[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ed704803-ae04-4727-9ed0-e52d2e4df195","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":83,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang Dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan","short_title","Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2018","number","22","year","2018","published_date","2018-08-23","effective_date","2018-10-22","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","6ddf65bc-d0b6-4d08-b564-a0706b3354d3","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Hukum dan HAM","short_name","Permenkumham","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Kementerian Hukum dan HAM","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang Dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2018
Peraturan Menteri Hukum dan HAM NO. 22, BN.2018/NO.1133, peraturan.go.id : 11 Hlm
Peraturan Menteri Hukum dan HAM TENTANG Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang Dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2018. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini bertujuan untuk mengharmonisasikan rancangan peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah oleh perancang peraturan perundang-undangan. Hal ini dilakukan untuk memastikan keselarasan dengan peraturan yang lebih tinggi dan teknik penyusunan yang tepat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini menetapkan bahwa perancang harus melakukan pengharmonisasian terhadap berbagai jenis rancangan peraturan daerah, termasuk peraturan daerah provinsi, kabupaten/kota, dan peraturan desa. Proses ini melibatkan penyampaian rancangan secara tertulis kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Kantor Wilayah. Pengharmonisasian bertujuan untuk menyelaraskan substansi dengan Pancasila, UUD 1945, dan peraturan yang lebih tinggi, serta menghasilkan kesepakatan substansi. Rapat pengharmonisasian melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan lembaga pembinaan Pancasila.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, rancangan Peraturan Daerah Provinsi, kabupaten/kota yang belum masuk dalam proses pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, kabupaten/kota harus menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri ini.\n2. Rancangan Peraturan Kepala Daerah Provinsi, kabupaten/kota yang sedang dalam proses penyusunan dan belum diundangkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri ini.\n3. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Penilaian Angka Kredit didasarkan pada pembagian Wilayah Kerja Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.\n4. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pelaksanaan fungsi pengharmonisasian rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk di daerah dikoordinasikan oleh Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","Permenkum No. 40 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/331881/permenkum-no-40-tahun-2025","7d0a5085-aa59-4e52-a7dc-5e0e6531046d","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

No.1133, 2018
MINISTRY OF LAW AND HUMAN RIGHTS. Draft Legal Regulations. Region. Harmonization.

REGULATION OF THE MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 22 OF 2018
ON
HARMONIZATION OF DRAFT LEGAL REGULATIONS
FORMED IN THE REGION BY THE DRAFTER OF
LEGAL REGULATIONS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering :

that the draft regional regulations, draft regional head regulations or draft other legal regulations formed in the region, must be harmonized by the drafter of legal regulations as stipulated in Article 3 paragraph (2) of Government Regulation Number 59 of 2015 on the Participation of Legal Regulations Drafters in the Formation of Legal Regulations and its Development;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ed704803-ae04-4727-9ed0-e52d2e4df195","actionData","errors"]