[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ed6b0e64-79e4-40fc-8b75-3779de88f2b5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2021 tentang Manajemen Mutu Terpadu Ombudsman Republik Indonesia","short_title","Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2021","number","51","year","2021","published_date","2021-02-10","effective_date","2021-02-16","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","d1f5b849-6777-405c-8319-84f1f0435a46","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Ombudsman Republik Indonesia","short_name","Peraturan Ombudsman RI","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Ombudsman Republik Indonesia","place_of_enactment","Jakarta","theme","Manajemen Mutu Terpadu Ombudsman Republik Indonesia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ombudsman ri - pengelolaan - manajemen mutu terpadu
2021
Peraturan Ombudsman Republik Indonesia NO. 51, BN 2021 NO ; 148; PERATURAN GO.ID; 17 HLM
Peraturan Ombudsman Republik Indonesia TENTANG Manajemen Mutu Terpadu Ombudsman Republik Indonesia
ABSTRAK:	\n \n Dasar pertimbangan Peraturan Ombudsman No. 52 Tahun 2021 adalah a) bahwa untuk penyelenggaraan pelayanan publik wajib memberikan pelayanan yang bermutu berdasarkan asas pelayanan publik; b) bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan publik berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf c UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI diperlukan manajemen mutu terpadu di lingkungan Ombudsman RI; c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Ombudsman tentang Manajemen Mutu Terpadu Ombudsman RI. \n Dasar hukum Peraturan Ombudsman No. 52 Tahun 2021 diantaranya adalah UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI; UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; PP No. 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman RI di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 48 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP No. 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman RI di Daerah; PP No. 64 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia pada Ombudsman RI; Perpres No. 20 Tahun 2009 tentang Sekretariat Jenderal Ombudsman RI, sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 108 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres No. 20 Tahun 2009 tentang Sekretariat Jenderal Ombudsman RI; Peraturan Ombudsman No. 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ombudsman No. 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Ombudsman No. 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan; Peraturan Ombudsman No. 27 Tahun 2017 tentang Sistem Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Internal (Whistleblowing System) di Lingkungan Ombudsman RI; Peraturan Ombudsman No. 38 Tahun 2019 tentang Tata Cara Investigasi atas Prakarsa Sendiri; Peraturan Ombudsman No. 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik; Peraturan Ombudsman No. 43 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja pada Keasistenan Ombudsman RI. \n Ombudsman dalam melaksanakan kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik memiliki sistem yang disebut Manajemen Mutu Terpadu, ditujukan untuk mengawasi segala kegiatan dan tugas organisasi dalam rangka memastikan produk dan jasa yang dihasilkan dapat tercapai dengan baik dan konsisten sesuai standar yang telah ditetapkan. Peraturan Ombudsman No. 51 Tahun 2021 berisi ketentuan mengenai bagaimana manajemen mutu terpadu dilaksanakan dengan membahas mengenai maksud, tujuan, dan prinsip; perencanaan mutu; pelaksanaan mutu; penjaminan mutu; pengembangan mutu; penilaian mutu; tata kelola; dan ketentuan lainnya. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Ombudsman Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2021. \n 17 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1035), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1646);\n2. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 247).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Ombudsman ini mengatur tentang Manajemen Mutu Terpadu di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia. Manajemen Mutu Terpadu bertujuan untuk menjamin dan meningkatkan mutu pelaksanaan tugas dan fungsi Ombudsman agar tercapai secara konsisten sesuai standar mutu yang ditetapkan, bahkan melampaui standar tersebut. Prinsip pelaksanaan Manajemen Mutu Terpadu meliputi kepemimpinan, keberlanjutan, perencanaan sistematis, menghormati otonomi unit kerja, fokus pada perbaikan, prioritas, pengambilan keputusan berdasarkan data, efisiensi, keterlibatan, dan kerja sama.

\n\n

Perencanaan Mutu bertujuan merumuskan definisi, persyaratan kompetensi, dan kualifikasi mutu dari produk dan jasa yang dihasilkan setiap unit kerja. Pelaksanaan Mutu terdiri atas Pengendalian Mutu, Penjaminan Mutu, dan Pengembangan Mutu. Pengendalian Mutu memastikan proses pelaksanaan tugas sesuai standar mutu. Penjaminan Mutu memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja. Pengembangan Mutu bertujuan meningkatkan nilai produk dan jasa layanan, keamanan, produktivitas, dan kepuasan stakeholders.

\n\n

Penilaian Mutu bertujuan mengetahui tingkat pencapaian mutu, kecakapan pegawai, kemajuan pelaksanaan Manajemen Mutu, serta memberikan penghargaan. Tata Kelola Manajemen Mutu dilaksanakan oleh Pimpinan Ombudsman dan Pimpinan Unit Kerja, dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan stakeholders.

","transitional_provisions","1. Pengendalian Mutu dilaksanakan secara berjenjang oleh masing-masing Pimpinan Unit Kerja/Unit Operasional sampai dengan terbentuknya Unit Pengelola Pengendalian Mutu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Ombudsman ini diundangkan.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

No.148, 2021 ORI. Integrated Quality. Management.

REGULATION OF THE OMBUDSMAN OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 51 OF 2021
CONCERNING
INTEGRATED QUALITY MANAGEMENT OF THE OMBUDSMAN OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

DEPUTY CHAIRPERSON OF THE OMBUDSMAN OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that the provision of public service is obligated to
provide quality service based on the principles of
public service;
that to improve the quality of public service
based on the provisions of Article 4 letter c of the Law
Number 37 of 2008 concerning the Ombudsman of the Republic
Indonesia, integrated quality management is required in
the environment of the Ombudsman of the Republic of Indonesia;
that based on the considerations as
referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate
an Ombudsman Regulation regarding

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ed6b0e64-79e4-40fc-8b75-3779de88f2b5","actionData","errors"]