[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ed6aa100-8f7e-4027-938d-b4322f54770f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Bangunan Gedung","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2014","number","4","year","2014","published_date","2014-02-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir","place_of_enactment","Bagan Siapi-api","theme","Pedoman Bangunan Gedung","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEDOMAN BANGUNAN GEDUNG
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR 2014 NOMOR 4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pedoman Bangunan Gedung
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk mengendalikan pembangunan agar sesuai\r\n dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan\r\n Hilir perlu dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang dan pembangunannya \r\nsecara tertib, sesuai dengan persyaratan dan fungsinya \r\nbaik secara administrasi maupun teknis bangunan. \n Dasar hukum peraturan ini diatur dalam : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha Jasa Konstruksi; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6/PRT/1993 tentang Teknis Penyelenggaraan Bangunan Industri dalam Rangka Penanaman Modal. \n Dalam peraturan ini berisi tentang pedoman bangunan gedung yang diselenggarakan berdasarkan asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, keserasian bangunan dengan lingkungan serta sesuai dengan peruntukannya.\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2014. \n 28 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang bangunan gedung di Kabupaten Rokan Hilir. Latar belakangnya adalah perlunya pengendalian pembangunan agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hilir, serta mewujudkan pembangunan yang tertib dan sesuai dengan persyaratan dan fungsinya.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mencakup berbagai aspek, termasuk:

Fungsi Bangunan: Mengklasifikasikan fungsi bangunan menjadi hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya, serta fungsi khusus.
Persyaratan Bangunan: Menetapkan persyaratan administratif (status hak atas tanah, kepemilikan bangunan, IMB) dan teknis (tata bangunan, peruntukan, keandalan bangunan).
Tata Bangunan: Mengatur peruntukan dan intensitas bangunan (kepadatan, ketinggian, jarak bebas), arsitektur bangunan, dan pengendalian dampak lingkungan.
Keandalan Bangunan: Menetapkan persyaratan keselamatan (ketahanan konstruksi, kebakaran, bahan bangunan), kesehatan (jaringan air bersih, air hujan, air kotor, tempat sampah, penghawaan, pencahayaan), kemudahan/aksesibilitas (hubungan horizontal dan vertikal, akses evakuasi, fasilitas penyandang cacat dan lanjut usia), dan kenyamanan (ruang gerak, kondisi udara, pandangan, tingkat getaran dan kebisingan).
Penyelenggaraan Bangunan: Mengatur kegiatan pembangunan, perubahan, pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran bangunan.
Izin Bangunan: Mewajibkan setiap orang atau badan yang akan mendirikan, merubah, atau merobohkan bangunan untuk memperoleh izin.

Peraturan ini bertujuan untuk mewujudkan bangunan yang tertata, fungsional, andal, dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana.\n2. Sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian pekerjaan, pembekuan atau pencabutan IMB, atau perintah pembongkaran bangunan.\n3. Sanksi pidana dapat berupa pidana penjara dan/atau denda.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF ROKAN HILIR
REGIONAL REGULATION OF ROKAN HILIR
NUMBER 4 OF 2014
CONCERNING
BUILDINGS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF ROKAN HILIR,

Considering:

that in order to control development to be in accordance with the Spatial Plan of Rokan Hilir Regency, it is necessary to control the utilization of space;
that in order to control the utilization of space for buildings, it is necessary to carry out their construction in an orderly manner, in accordance with the requirements and functions both administratively and technically;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Buildings;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1960 Number 104, Supplement to the State

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ed6aa100-8f7e-4027-938d-b4322f54770f","actionData","errors"]