[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ed661e13-e9d3-48ab-9321-74350bb641db","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":86,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan","short_title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2012","number","10","year","2012","published_date","2012-01-31","effective_date","2012-02-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5e75b48c-9b41-41d0-9e99-54e358ec6d19","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Perhubungan","short_name","Permenhub","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"9f8e0348-e454-4767-afe0-258145c0963d","Lalu Lintas & Prasarana Jalan",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"d67c4605-d5de-4825-91ac-8b25d478786c","Transportasi Darat, Laut & Udara","tags",[],"location","Kementerian Perhubungan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2012
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 10, BN.2012/NO.133, jdih.dephub.go.id : 10 hlm.
Peraturan Menteri Perhubungan TENTANG Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2012. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Perhubungan ini menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk Angkutan Massal Berbasis Jalan di Kawasan Perkotaan, meliputi Kawasan Megapolitan, Metropolitan, dan Perkotaan Besar. Tujuan dari SPM ini adalah untuk memberikan acuan bagi Penyelenggara Angkutan Massal Berbasis Jalan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada Pengguna Jasa.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur jenis dan mutu pelayanan yang harus dipenuhi, meliputi:

Keamanan: Terbebasnya Pengguna Jasa dari gangguan perbuatan melawan hukum dan/atau rasa takut, dengan indikator seperti lampu penerangan, petugas keamanan, dan informasi gangguan keamanan di halte dan mobil bus.
Keselamatan: Terhindarnya dari risiko kecelakaan disebabkan oleh faktor manusia, sarana dan prasarana, dengan indikator seperti SOP pengoperasian kendaraan, kelaikan kendaraan, peralatan keselamatan, dan perlengkapan lalu lintas.
Kenyamanan: Memberikan kondisi nyaman, bersih, indah, dan sejuk, dengan indikator seperti lampu penerangan, fasilitas pengatur suhu ruangan, fasilitas kebersihan, dan luas lantai per orang di halte dan mobil bus.
Keterjangkauan: Memberikan kemudahan bagi Pengguna Jasa mendapatkan akses Angkutan Massal Berbasis Jalan dan tarif yang terjangkau, dengan indikator seperti kemudahan perpindahan penumpang antar koridor, ketersediaan integrasi jaringan trayek pengumpan, dan tarif yang sesuai.
Kesetaraan: Memberikan perlakuan khusus berupa aksesibilitas, prioritas pelayanan, dan fasilitas pelayanan bagi Pengguna Jasa penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, dan wanita hamil, dengan indikator seperti kursi prioritas, ruang khusus untuk kursi roda, dan kemiringan lantai dan tekstur khusus.
Keteraturan: Memberikan kepastian waktu pemberangkatan dan kedatangan mobil bus serta tersedianya fasilitas informasi perjalanan, dengan indikator seperti waktu tunggu, kecepatan perjalanan, waktu berhenti di halte, informasi pelayanan, dan sistem pembayaran.

Masyarakat berhak memberikan saran dan masukan terhadap SPM yang telah ditetapkan. Pelaksanaan SPM dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

","transitional_provisions","1. Penyelenggaraan Angkutan Massal Berbasis Jalan yang sudah ada wajib menyesuaikan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[105],{"_106":107,"_108":109,"_36":110},"text","Permenhub No. 27 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/103407/permenhub-no-27-tahun-2015","b5afce0b-68e5-4ff6-ae37-68155c866de1","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF TRANSPORTATION
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF TRANSPORTATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER PM. 10 OF 2012
ON
MINIMUM SERVICE STANDARDS
ROAD-BASED MASS TRANSPORTATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF TRANSPORTATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 141
paragraph (3) of Law Number 22 of 2009
concerning Road Traffic and Transport, it is necessary
to stipulate a Ministerial Regulation regarding standards
of minimum public transport service;
that based on the provisions of Article 79 paragraph (2)
of Government Regulation Number 32 of 2011
concerning Management and Engineering, Analysis
of Impact, and Traffic Needs Management,
restriction of private vehicle traffic
can be done by imposing a traffic control levy
if a mass public transport network and service
are available on routes that meet the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ed661e13-e9d3-48ab-9321-74350bb641db","actionData","errors"]