[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ed532313-4726-45b0-b3d9-5d6f1c210b18","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sanggau Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kelembagaan Adat","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sanggau Nomor 12 Tahun 2022","number","12","year","2022","published_date","2022-11-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"46755570-d1c0-4683-96d5-037a783dcc28","Keterbukaan Informasi","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sanggau","place_of_enactment","Sanggau","theme","Penyelenggaraan Kelembagaan Adat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Informasi Publik
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2022/NO.12,TLD, LL Kab. Sanggau: 18 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Kelembagaan Adat
ABSTRAK:	\n \n bahwa lembaga adat memiliki potensi besar untuk berperan serta dalam pengembangan dan pelestarian adat budaya di daerah yang merupakan bagian dari upaya untuk memelihara ketahanan budaya bangsa sebagai pilar dari ketahanan nasional \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 \n Ketentuan Umum; Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Lembaga Adat; Wewenang Dan Kewajiban Lembaga Adat; Penataan Lembaga Adat; Sumber Keuangan Lembaga Adat; Pembinaan Dan Pengawasan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2022. \n 7 halaman peraturan dan 3 halaman lampiran \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kelembagaan Adat bertujuan untuk menjaga eksistensi Lembaga Adat sebagai mitra Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program Pelestarian, Pengembangan dan pemanfaatan Adat Istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat di Daerah. Lembaga Adat berkedudukan sebagai lembaga kemasyarakatan atau permusyawaratan/permufakatan pada satuan masyarakat yang menjalankan Adat Istiadat dan budaya diluar susunan organisasi pemerintah, dan harus terdata pada Pemerintah Daerah.

\n\n

Tugas Lembaga Adat meliputi:

Membantu Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan Adat Istiadat.
Menjadi fasilitator dan mediator dalam penyelesaian perselisihan adat.
Menjalin hubungan harmonis antar Lembaga Adat.
Menciptakan suasana yang menjamin terpeliharanya kebinekaan.
Memberikan saran dan pendapat tentang masalah adat.

\n\n

Fungsi Lembaga Adat meliputi:

Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta menyelesaikan perbedaan adat.
Melestarikan, melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan Adat Istiadat.
Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

\n\n

Wewenang Lembaga Adat meliputi:

Memfasilitasi pengurusan kepentingan yang berkaitan dengan Adat Istiadat.
Mengelola hak dan/atau kekayaan adat.
Melaksanakan musyawarah adat dalam menyelesaikan perselisihan adat.
Menyampaikan usulan program Pelestarian, Pengembangan dan pemanfaatan budaya Daerah kepada Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa.

\n\n

Kewajiban Lembaga Adat meliputi:

Menjunjung tinggi nilai Pancasila.
Memelihara stabilitas nasional.
Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

\n\n

Penataan Lembaga Adat dilaksanakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat, meliputi identifikasi, inventarisasi, verifikasi, dan penetapan. Sumber keuangan Lembaga Adat dapat berasal dari bantuan masyarakat, hasil usaha Lembaga Adat, APBDes, APBD, dan sumber lain yang sah. Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kelembagaan adat.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[106],{"_107":108,"_109":110},"text","Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 12 Tahun 2022 Penyelenggaraan Kelembagaan Adat","link","","established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

BHINNEKA TUNGGAL IKA

REGENT OF SANGGAU
WEST KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SANGGAU REGENCY
NUMBER 12 OF 2022
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF CUSTOMARY INSTITUTIONS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SANGGAU,

\n\n \n \n

Considering:

that traditional institutions have great potential to participate in the development and preservation of cultural traditions in the region, which is part of efforts to maintain the nation's cultural resilience as a pillar of national resilience;
that based on the provisions of Article 12 paragraph (2) letter p of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, affairs in the field of culture which include the management of culture, preservation of traditions, and development of traditional institutions in the Region are one of the authorities of the regency;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ed532313-4726-45b0-b3d9-5d6f1c210b18","actionData","errors"]