[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ed51130b-e2af-4fe9-abd6-d43c94a146c2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2013 tentang SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2013","number","14","year","2013","published_date","2013-11-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jambi","place_of_enactment","Jambi","theme","SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH - PROVINSI JAMBI
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2013/NO 14
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam upaya peningkatan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta peningkatan Pendapatan Daerah, maka dipandang perlu mengatur pemberian sumbangan dari pihak ketiga dengan memperhatikan keadaan ekonomi masyarakat;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Darurat Nomor 19 Tahun 1957 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 61 Tahun 1958; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 57 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PERMENDAGRI Nomor 3 Tahun 1978; PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 21 Tahun 2011 \n PERDA ini Mengatur Mengenai Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah; Meliputi Maksud dan Tujuan; Ketentuan Pelaksanaan; Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2013. \n Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Tingkat I Jambi Nomor 5 Tahun 1987 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Tingkat I Jambi Nomor 366 Tahun 1987, Seri D Nomor 349) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. \n 6 hlmn; 1 pnjlsn \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Tingkat I Jambi Nomor 5 Tahun 1987 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Tingkat I Jambi Nomor 366 Tahun 1987, Seri D Nomor 349)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang sumbangan pihak ketiga kepada Daerah Provinsi Jambi. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah dan meningkatkan pendapatan daerah dengan memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengatur pemberian sumbangan dari pihak ketiga secara sukarela, tidak mengikat, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Daerah dapat menerima sumbangan dari pihak ketiga berupa pemberian, hadiah, donasi, wakaf, hibah, atau sumbangan lain yang serupa. Sumbangan ini tidak mengurangi kewajiban pihak ketiga kepada daerah seperti pembayaran pajak dan retribusi. Penerimaan sumbangan yang memerlukan biaya dibebankan pada APBD.

Setiap unit kerja di lingkup Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan sumbangan pihak ketiga sesuai bidang tugasnya. Penerimaan sumbangan dalam bentuk uang disetor ke Kas Daerah. Sumbangan dalam bentuk barang dicatat dalam daftar inventaris barang milik daerah. Gubernur atau pejabat yang ditunjuk membuat tanda terima sumbangan. Sumbangan harus digunakan untuk kepentingan Pemerintah Daerah atau kepentingan umum. Tata cara penerimaan sumbangan diatur dengan Peraturan Gubernur. Hasil penerimaan sumbangan dimasukkan ke dalam APBD dan dikelola sebagai barang milik daerah.

Dinas Teknis melaksanakan pembinaan dan pengendalian teknis fungsional dan administratif atas penerimaan sumbangan. Instansi Pengawas Fungsional melakukan pengawasan sesuai kewenangan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF JAMBI PROVINCE
NUMBER 14 OF 2013
on
THIRD PARTY CONTRIBUTIONS TO THE REGION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE GOVERNOR OF JAMBI,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:

that in an effort to increase the role and participation of the Community in development and increase Regional Income, it is deemed necessary to regulate the provision of contributions from third parties by taking into account the economic conditions of the community;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Third Party Contributions to the Region;

Bearing in Mind / Having Regard to:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of THE REPUBLIC OF INDONESIA;
Emergency Law Number 19 of 1957 on the Establishment of Level I Autonomous Regions of West Sumatra, Jambi and Riau

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ed51130b-e2af-4fe9-abd6-d43c94a146c2","actionData","errors"]