[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ed384462-6c1b-4c79-84f8-77f879e0bd53","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pendidikan dan Pelatihan Dengan Metode E-Learning di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia","short_title","Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2017","number","10","year","2017","published_date","2017-07-04","effective_date","2017-07-17","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","6ddf65bc-d0b6-4d08-b564-a0706b3354d3","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Hukum dan HAM","short_name","Permenkumham","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional","tags",[],"location","Kementerian Hukum dan HAM","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pendidikan dan Pelatihan Dengan Metode E-Learning di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2017
Peraturan Menteri Hukum dan HAM NO. 10, BN.2017/NO.968, peraturan.go.id : 13 Hlm
Peraturan Menteri Hukum dan HAM TENTANG Pendidikan dan Pelatihan Dengan Metode E-Learning di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2017. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-3.DL.03.02 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 393)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur tentang pendidikan dan pelatihan (Diklat) dengan metode e-learning di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan profesionalisme dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian melalui sumber daya manusia yang berkualitas, dengan menyesuaikan penyelenggaraan diklat dengan perkembangan teknologi.

\n\n

Diklat e-learning merupakan metode pembelajaran yang digunakan selain metode klasikal, dan dapat digabung dengan metode klasikal. Penyelenggaraan Diklat e-learning meliputi program, peserta, tenaga pengajar, serta evaluasi dan kelulusan. Diklat e-learning diselenggarakan dan dikelola oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia (BPSDM Hukum dan HAM), dengan koordinasi bersama Pusat Data dan Informasi.

\n\n

Diklat e-learning dapat dilaksanakan untuk Diklat Teknis, Fungsional, dan Kepemimpinan (dengan konsultasi bersama Lembaga Administrasi Negara untuk Diklat Kepemimpinan). Kurikulum Diklat e-learning disusun untuk memenuhi standar kompetensi jabatan, melibatkan berbagai unsur, dan ditetapkan oleh Kepala BPSDM Hukum dan HAM. Kurikulum memuat latar belakang, tujuan pembelajaran, indikator hasil belajar, materi dan silabus, waktu pembelajaran, dan evaluasi belajar.

\n\n

Metode pembelajaran dapat berupa interaksi langsung (forum diskusi, latihan langsung) dan tidak langsung (mengunduh materi, mengunggah tugas, belajar mandiri). Bahan pembelajaran terdiri atas modul, bahan tayang, dan materi pelengkap, yang diunggah oleh tenaga pengajar. Waktu penyelenggaraan ditetapkan berdasarkan jumlah mata Diklat, dengan alokasi maksimal 5 hari per mata Diklat. Peserta Diklat e-learning adalah Aparatur Sipil Negara Kementerian Hukum dan HAM yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Dalam hal peserta telah mendapatkan surat tugas mengikuti Diklat E-Learning tidak mengikuti atau mengundurkan diri tanpa alasan yang sah, dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n2. Peserta yang dinyatakan tidak lulus karena mengikuti sesi pembelajaran kurang dari 50% tidak dapat direkomendasikan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh BPSDM Hukum dan HAM paling singkat 1 tahun dan paling lama 2 tahun.","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","Permenkumham No. 26 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi melalui Sistem Pembelajaran Terintegrasi di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/280254/permenkumham-no-26-tahun-2022","8dd9d374-c33c-4a3a-85a0-697d1fec922f","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF LAW AND HUMAN RIGHTS. E-Learning Method. EDUCATION AND TRAINING.

REGULATION OF THE MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 10 OF 2017
CONCERNING
EDUCATION AND TRAINING WITH E-LEARNING METHOD
WITHIN THE MINISTRY OF LAW AND HUMAN RIGHTS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that to improve professionalism and effectiveness
in carrying out the duties and functions of the Ministry of Law
and Human Rights, qualified human resources are needed
based on the determined job competency standards;
that to realize qualified human resources as
intended in letter a, the implementation of education and training regulated
in the Regulation of the Minister of Law and Human Rights
Number M.HH-3.DL.03.02 of 2010 needs to be adjusted
to technological developments through effective and efficient e-learning method

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ed384462-6c1b-4c79-84f8-77f879e0bd53","actionData","errors"]