[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ed35a8b9-2cdc-425d-b0e9-100cbd565338","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2010","number","2","year","2010","published_date","2010-04-15","effective_date","2010-05-12","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"646cdc0b-6f29-486d-bc93-efbed25e3703","Aset Milik Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Wonosobo","place_of_enactment","Wonosobo","theme","Pengelolaan Barang Milik Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pengelolaan-bmd
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD Tahun 2010 No.7/TLD No.7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa sesuai ketentuan dala m Per aturan Pemerintah Nomor 6\r\nTahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daer ah,\r\nmaka perlu mengatur Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan\r\nPeratur an Daerah \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2 004;Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971;Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor\r\n31 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996;Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005;Peraturan Pemer intah Nomor 55 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah\r\ndengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Per aturan Presiden\r\nNomor 65 Tahun 2006;Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007;Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974;Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1974;Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 sebagai mana telah beberapa\r\nkali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun\r\n2007;Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2007;Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi :\r\na. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;\r\nb. pengadaan;\r\nc. penerimaan, penyimpanan dan penyaluran;\r\nd. penggunaan;\r\ne. pemanfaatan;\r\nf. pengamanan dan pemeliharaan;\r\ng. penilaian;\r\nh. penghapusan;\r\ni. pemindahtanganan;\r\nj. penatausahaan;\r\nk. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;\r\nl. pembiayaan; dan\r\nm. tuntutan ganti rugi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2010. \n 41 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap pengelolaan Barang Milik Daerah. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan tertib administrasi dan pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Definisi Barang Milik Daerah sebagai semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau dari perolehan lain yang sah.
Asas pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.
Tahapan pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pembiayaan, dan tuntutan ganti rugi.
Penetapan Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah, dibantu oleh Sekretaris Daerah, Kepala SKPD, Kepala UPTD, Penyimpan Barang, dan Pengurus Barang.
Pengaturan mengenai perencanaan kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah, yang disusun berdasarkan standar barang, standar kebutuhan, dan standar harga.
Proses pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah.
Ketentuan mengenai penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran Barang Milik Daerah.
Penggunaan Barang Milik Daerah yang ditetapkan statusnya oleh Bupati untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD.
Pemanfaatan Barang Milik Daerah melalui sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah, dan bangun serah guna.
Pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah yang menjadi tanggung jawab Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang.
Penilaian Barang Milik Daerah yang dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati.
Penghapusan Barang Milik Daerah dari daftar barang Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang serta dari Daftar Barang Milik Daerah.
Pemindahtanganan Barang Milik Daerah melalui penjualan, tukar menukar, hibah, dan penyertaan modal Pemerintah Daerah.
Penatausahaan Barang Milik Daerah yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan.
Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap pengelolaan Barang Milik Daerah.
Pembiayaan pengelolaan Barang Milik Daerah yang dibebankan pada APBD.
Tuntutan ganti rugi terhadap kerugian daerah akibat pengelolaan Barang Milik Daerah yang tidak sesuai ketentuan.

","transitional_provisions","1. Barang Milik Daerah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib dilakukan inventarisasi dan diselesaikan dokumen kepemilikannya.\n2. Penyelesaian dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan oleh Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.","sanctions","1. Pengguna Barang yang tidak menyerahkan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi SKPD kepada Bupati, dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan.\n2. Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian Daerah dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
GOVERNMENT OF WONOSOBO REGENCY

REGIONAL REGULATION OF WONOSOBO REGENCY
NUMBER 2 OF 2010
TENTANG
MANAGEMENT OF REGIONAL ASSETS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF WONOSOBO,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Menimbang:	\n \n that in accordance with the provisions in Government Regulation Number 6 of 2006 on the Management of State/Regional Assets, it is necessary to regulate the Management of Regional Assets with Regional Regulations; \n that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to establish a Regional Regulation on the Management of Regional Assets; \n \n
Mengingat:	\n \n Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within The Province of Central Java; \n Law Number 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1960 Number 104, Supplement to the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ed35a8b9-2cdc-425d-b0e9-100cbd565338","actionData","errors"]