[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ed28ab63-b617-4806-b5a7-3742e89fd828","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Kawasan Tanpa Rokok","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2025","number","1","year","2025","published_date","2025-07-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"a71c0dae-9206-440e-b83a-f6837e04af6c","Pertanahan & Penataan Ruang","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sukoharjo","place_of_enactment","Sukoharjo","theme","Kawasan Tanpa Rokok","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kawasan tanpa rokok
2025
Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, LD.2025/No.1, https://jdih.sukoharjokab.go.id/
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Kawasan Tanpa Rokok
ABSTRAK:	\n \n bahwa menjaga kesehatan merupakan salah satu\r\nunsur kesejahteraan yang harus diwujudkan\r\nsesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang\r\ntertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang\r\nDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa perilaku merokok dan paparan asap rokok\r\ndapat mengakibatkan gangguan atau bahaya bagi\r\nkesehatan dan kualitas hidup sehingga diperlukan\r\nupaya pengendalian dampak rokok terhadap\r\nkesehatan individu, keluarga, masyarakat, dan\r\nlingkungan; bahwa untuk memberikan arah, landasan, dankepastian hukum kepada semua pihak yangterlibat dalam kawasan tanpa rokok, maka diperlukan pengaturan tentang kawasan tanpa rokok; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c\r\nperlu menetapkan Peraturan Daerah tentang\r\nKawasan Tanpa Rokok; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara \r\nRepublik Indonesia 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;\r\n \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penetapan KTR, Tanggung Jawab, Kewajiban, Larangan dan Pengendalian, Partisipasi Masyarakat, Satuan Tugas KTR, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan dan Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2025. \n Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2014 dicabut. \n 18 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. BAB V Pasal 10 sampai dengan Pasal 14 dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 210).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kabupaten Sukoharjo. Latar belakangnya adalah untuk menjaga kesehatan masyarakat dari bahaya rokok, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Tujuannya adalah memberikan perlindungan efektif dari bahaya asap rokok, menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, serta melindungi kesehatan masyarakat dari dampak buruk merokok.\n\nKetentuan substansial meliputi penetapan KTR di berbagai lokasi seperti fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja tertentu, dan tempat umum. Peraturan ini mengatur tanggung jawab pengelola KTR, kewajiban untuk melarang merokok, larangan mengiklankan dan menjual rokok di KTR (dengan pengecualian tertentu), serta pengendalian iklan rokok di media luar ruang. Masyarakat juga diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam mewujudkan KTR.\n\nPeraturan ini juga membentuk satuan tugas KTR yang bertugas untuk mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan KTR. Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap KTR. Pendanaan untuk pelaksanaan KTR bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan denda administratif.\n2. Setiap Pengelola KTR yang tidak melakukan pengawasan internal, membiarkan orang Merokok, tidak menyingkirkan asbak atau sejenisnya, dan tidak memasang tanda dilarang Merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR, dikenakan denda administratif paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).\n3. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 11 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan denda administratif paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).\n4. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penarikan produk, denda administratif paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan penghentian sementara kegiatan.\n5. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penarikan produk, denda administratif paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan penghentian sementara kegiatan.","revokes",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","PERDA Kab. Sukoharjo No. 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/201278/perda-kab-sukoharjo-no-3-tahun-2014","574affe9-5209-4ac1-81d4-298f74570f23","revoked_by",[],"partially_revokes",[105],{"_96":106,"_98":99,"_36":100},"Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2014","partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SUKOHARJO
PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF SUKOHARJO REGENCY
NUMBER 1 OF 2025
CONCERNING
SMOKE-FREE ZONES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SUKOHARJO,

\n\n \n \n

Considering:

that maintaining health is one element of welfare that must be realized in accordance with the ideals of the Indonesian nation as stated in Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that smoking behavior and exposure to cigarette smoke can cause disturbances or dangers to health and quality of life, so efforts are needed to control the impact of cigarettes on the health of individuals, families, communities and the environment;
that in order to provide direction, foundation and legal certainty to all parties involved in smoke-free zones, it is necessary to regulate smoke-free zones;
that based on the considerations as referred to in letters a, b,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ed28ab63-b617-4806-b5a7-3742e89fd828","actionData","errors"]