[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ed1f197c-b1eb-46c1-994e-e4470c9287e3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumenep Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumenep No. 8 Tahun 2016","number","8","year","2016","published_date","2016-11-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sumenep","place_of_enactment","Sumenep","theme","Tanggung Jawab Sosial Perusahaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD Kabupaten Sumenep Tahun 2016 Nomor 9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka mendukung terjalinnya\r\nhubungan yang serasi dan seimbang antara\r\nPemerintah Daerah, perusahaan dan masyarakat,\r\nguna optimalisasi penyelenggaraan otonomi daerah\r\ndan tugas pembantuan dalam pemberdayaan\r\nmasyarakat, perusahaan berkewajiban untuk\r\nmelaksanakan tanggung jawab sesuai dengan\r\nlingkungan, norma, dan budaya masyarakat setempat.\r\nb. bahwa suatu perusahaan dalam melaksanakan\r\naktifitasnya tidak semata berdasarkan faktor\r\nkeuangan, melainkan Juga harus berdasarkan\r\nkonsekuensi sosial dan lingkungan yang\r\nberkelanjutan. \n 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang\r\nSistem Jaminan Sosial Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang\r\nPerseroan Terbatas; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008\r\ntentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian\r\nKemudahan Penanaman Modal di Daerah; 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4\r\nTahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial\r\nPerusahaan; 6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun\r\n2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan\r\nDaerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011\r\ntentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. \n Ruang lingkup penyelenggaraan bidang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan\r\nmeliputi perencanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap sinergitas an tara\r\ndaerah dan perusahaan untuk program sosial, lingkungan, kesehatan,\r\npendidikan, ekonomi serta infrastruktur. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2016. \n 13 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep ini mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP). Latar belakangnya adalah untuk mendukung hubungan yang serasi antara pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat, serta untuk memastikan bahwa perusahaan tidak hanya berfokus pada faktor keuangan tetapi juga pada konsekuensi sosial dan lingkungan yang berkelanjutan. Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum, mengintegrasikan program TJSP dengan program pemerintah daerah, mewujudkan sinergi antara daerah dan dunia usaha, mengarahkan penyelenggaraan TJSP, dan mewujudkan keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi program TJSP.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n1. Perencanaan program TJSP yang dilakukan melalui pendekatan partisipatif, kemitraan, dan kesepakatan.\n2. Pelaksana TJSP adalah perusahaan yang berstatus badan hukum, baik milik swasta maupun negara, yang berkedudukan di daerah.\n3. Program pembangunan yang dapat dibiayai melalui dana TJSP meliputi bidang sosial, lingkungan, kesehatan, pendidikan, peningkatan daya beli, infrastruktur dan sanitasi lingkungan, sarana dan prasarana keagamaan, serta program pembangunan lainnya yang disepakati.\n4. Pembentukan Forum Fasilitasi TJSP untuk membantu Bappeda dalam memfasilitasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi TJSP.\n5. Peran serta masyarakat dalam mengajukan usul dan pendapat terhadap rencana perusahaan serta melakukan pengawasan pelaksanaan TJSP.\n6. Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan TJSP oleh Forum Fasilitasi secara sinergi, terpadu, dan berkesinambungan.\n7. Evaluasi dan pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas dan fungsi Forum Fasilitasi kepada Bupati dan DPRD.\n8. Pemberian penghargaan kepada perusahaan yang berpartisipasi terhadap keberhasilan penyelenggaraan TJSP.\n9. Penyusunan sistem informasi penyelenggaraan TJSP oleh Forum Fasilitasi.","transitional_provisions","sanctions","1. Bagi badan usaha yang tidak memenuhi kewajiban Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis.\n2. Selain dikenai sanksi administrasi, badan usaha dapat dikenai sanksi lainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SUMENEP
EAST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SUMENEP REGENCY
NUMBER: 8 YEAR 2016
CONCERNING
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SUMENEP,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to support the establishment of harmonious and balanced relations between the Regional Government, companies and the community, in order to optimize the implementation of regional autonomy and assistance tasks in community empowerment, companies are obliged to carry out responsibilities in accordance with the environment, norms and culture of the local community.
that a company in carrying out its activities is not solely based on financial factors, but must also be based on sustainable social and environmental consequences;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ed1f197c-b1eb-46c1-994e-e4470c9287e3","actionData","errors"]