[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ed16f990-f5b6-4d2f-99dc-f97336c61a5d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok Nomor 7 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 7 Tahun 2003","number","7","year","2003","published_date","2003-02-07","effective_date","2003-02-09","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Kota Depok","place_of_enactment","Depok","theme","Izin Usaha Jasa Konstruksi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD 2003/07 SERI C
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Izin Usaha Jasa Konstruksi
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2003. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. (-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Depok ini mengatur tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan tujuan memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Kota Depok dalam memberikan izin, melindungi kepentingan masyarakat, dan membina bidang jasa konstruksi. Jenis usaha jasa konstruksi meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan konstruksi. Lingkup layanan jasa konstruksi mencakup survei, perencanaan umum, studi kelayakan, perencanaan teknik, operasi, pemeliharaan, pengawasan pelaksanaan, keyakinan mutu, ketepatan waktu, rancang bangun, pengadaan, dan penyelenggaraan pekerjaan terima jadi.

Bentuk usaha jasa konstruksi meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha nasional (badan hukum maupun bukan badan hukum). Orang perseorangan hanya dapat melaksanakan pekerjaan berisiko kecil, berteknologi sederhana, dan berbiaya kecil, atau sesuai bidang keahliannya. Pekerjaan berisiko besar, berteknologi tinggi, atau berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas atau badan usaha asing yang dipersamakan. Bidang usaha meliputi pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan. Klasifikasi usaha jasa konstruksi terdiri dari usaha bersifat umum, spesialis, dan orang perseorangan dengan keterampilan kerja tertentu. Kualifikasi usaha didasarkan pada tingkat kompetensi dan kemampuan usaha (usaha besar, menengah, dan kecil).

Setiap orang atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki IUJK yang diterbitkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk, berlaku selama melakukan kegiatan usaha dan wajib didaftar ulang setiap 3 tahun. Pemegang izin berhak melakukan kegiatan usaha sesuai IUJK dan mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah, serta wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian lingkungan, mengutamakan sumber daya setempat, melaksanakan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja, membantu program pengembangan masyarakat, dan membayar pajak dan retribusi daerah.

","transitional_provisions","1. SIUJK yang telah diperoleh masih tetap berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, pembekuan izin usaha, atau pencabutan izin Usaha.\n2. Setiap orang/badan usaha yang melanggar Pasal 15 diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 5 juta rupiah.\n3. Tindak pidana yang mengakibatkan kegagalan bangunan atau kerusakan lingkungan diancam pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[98],{"_99":100,"_101":102,"_36":103},"text","Perda Kota Depok No. 14 Tahun 2022 tentang Pembinaaan Jasa Kontruksi","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/334281/perda-kota-depok-no-14-tahun-2022","0fcf8a76-135f-4540-9274-a038b467660d","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
DEPOK CITY
DEPOK CITY
COPY
PARICARA DHARMA
YEAR 2003 NUMBER 07 SERIES C

REGIONAL REGULATION OF DEPOK CITY
NUMBER 07 YEAR 2003
TENTANG
CONSTRUCTION SERVICES BUSINESS LICENSE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF DEPOK,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that based on Article 14 paragraph 1 of Government Regulation Number 28 of 2000, Juncto Decree of the Minister of Settlement and Regional Infrastructure Number 369/Kpts/M/2001, National Business Entities that carry out construction services businesses are required to have a business license issued by the Regional Government in their domicile;
that in order to provide a reference for the Depok City Government apparatus in providing Construction Services Business Licenses and to protect the interests of the community and development in the field of Construction Services, it is necessary to regulate Construction Services

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ed16f990-f5b6-4d2f-99dc-f97336c61a5d","actionData","errors"]