[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ed0cfa54-4f00-41d5-b0e8-da49f127418a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_57":58,"_59":60,"_64":65,"_69":70,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":-5,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Partisipasi Pihak Ketiga Dalam Pembangunan Daerah Di Provinsi Sulawesi Selatan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2012","number","6","year","2012","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":50,"_53":54,"_55":56},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":58,"_53":61,"_62":63},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[66],{"_6":67,"_53":68,"_55":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan","place_of_enactment","Makassar","theme","Partisipasi Pihak Ketiga Dalam Pembangunan Daerah Di Provinsi Sulawesi Selatan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PARTISIPASI PIHAK KETIGA DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DI PROVINSI SULAWESI SELATAN
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2012/NO., TLD NO.266
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Partisipasi Pihak Ketiga Dalam Pembangunan Daerah Di Provinsi Sulawesi Selatan
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka percepatan pembangunan daerah dan\r\npeningkatan kualitas hidup masyarakat Sulawesi Selatan,\r\nmaka program pembangunan daerah harus dilakukan\r\nsecara terpadu dan sinergi di antara semua pihak,\r\ntermasuk masyarakat, baik melalui perorangan maupun\r\nBadan.\r\nPemerintah Daerah perlu menggalang partisipasi\r\naktif masyarakat dalam kegiatan pembangunan, baik dalam\r\nhal pembiayaan, kegiatan, maupun dukungan barang dan\r\njasa.\r\nPeraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I\r\nSulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 1992 tentang Penerimaan\r\nSumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, dipandang tidak\r\nsesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan\r\npenyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga perlu\r\nditinjau untuk dicabut. \n Undang-Undang Nomor 47, Prp Tahun 1960 tentang\r\nPembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara\r\ndan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah.\r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang\r\nPemerintahan Daerah.\r\nUndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang\r\nPerimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan\r\nPemerintahan Daerah.\r\nUndang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang\r\nKeterbukaan Informasi Publik.\r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-Undangan.\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang\r\nPengelolaan Keuangan Daerah.\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang\r\nPengelolaan Barang Milik Negara/Daerah .\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang\r\nPelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008\r\ntentang Keterbukaan Informasi Publik.\r\nPeraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun\r\n2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan\r\nPenyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.\r\nPeraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13\r\nTahun 2006 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan\r\nDaerah .\r\n \n PARTISIPASI PIHAK KETIGA\r\nDALAM PEMBANGUNAN DAERAH DI PROVINSI SULAWESI\r\nSELATAN\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 13 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 1992 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Partisipasi Pihak Ketiga dalam Pembangunan Daerah bertujuan untuk mengoptimalkan partisipasi pihak ketiga dalam pembangunan daerah serta menciptakan instrumen pengendalian dan pengelolaan yang bertanggung jawab. Latar belakangnya adalah percepatan pembangunan daerah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui program pembangunan yang terpadu dan sinergis.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\n\n

Pemerintah Daerah dapat mengupayakan dan menerima partisipasi pihak ketiga dalam kegiatan pembangunan.
Bentuk partisipasi dapat berupa uang, barang, jasa, dan/atau kegiatan.
Partisipasi berupa uang disetor ke Rekening Kas Daerah dan menjadi Pendapatan Asli Daerah.
Partisipasi berupa barang dibukukan sebagai inventaris SKPD penerima dan menjadi kekayaan Daerah.
Pemanfaatan partisipasi dianggarkan dalam APBD dan digunakan untuk belanja pembangunan daerah serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, tidak untuk belanja pegawai.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur tentang pembentukan Tim atau Forum Komunikasi Partisipasi Pihak Ketiga untuk optimalisasi partisipasi, serta pemberian penghargaan kepada pihak ketiga yang berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi administrasi maupun sanksi pidana sesuai ketentuan pengelolaan keuangan dan aset daerah.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) dapat dikenakan sanksi administrasi kepegawaian.","revokes",[91],{"_92":93,"_94":95},"text","Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 1992 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

THE REGIONAL GOVERNMENT OF THE PROVINCE OF SOUTH SULAWESI
REGIONAL REGULATION OF SOUTH SULAWESI PROVINCE
NUMBER: 6 of 2012
ON
THIRD PARTY PARTICIPATION IN REGIONAL DEVELOPMENT
IN THE PROVINCE OF SOUTH SULAWESI

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

\nTHE GOVERNOR OF SOUTH SULAWESI,
\n \n \n

Considering / Whereas:

that in order to accelerate regional development and
improve the quality of life of the people of South Sulawesi,
the regional development program must be carried out
in an integrated and synergistic manner among all parties,
including the community, both through individuals and
Bodies;
that the Regional Government needs to gather active
participation of the community in development activities, both in
terms of financing, activities, as well as support for goods and
services;
that Regional Regulation of Level I Region Province
South Sulawesi Number 1 of 1992 concerning Acceptance of
Third

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ed0cfa54-4f00-41d5-b0e8-da49f127418a","actionData","errors"]