[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ecfc3dae-2c16-4103-8c6c-038ab29bbd2f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2021","number","109","year","2021","published_date","2021-10-25","effective_date","2021-12-24","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"6a29332a-5f58-415f-b967-691876bd2932","Pendapatan Non Pajak","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Jenis - Tarif - Penerimaan Negara Bukan Pajak - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan - PPATK
2021
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 109, LN.2021/No.243, TLN No.6734, jdih.setneg.go.id : 4 hlm.
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), Pasal 10 ayat (2), dan Pasal 12 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan PP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan \n Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 9 Tahun 2018; dan PP Nomor 69 Tahun 2020. \n PP ini mengatur mengenai jenis PNBP yang berlaku pada PPATK yang meliputi penerimaan dari: 1) penyelenggaraan program pelatihan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme untuk tingkat lanjutan bagi pihak pelapor; 2) penggunaan sarana dan prasarana sesuai tugas dan fungsi; dan 3) denda administratif atas pelanggaran kewajiban pelaporan ke PPATK oleh pihak pelapor. Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis PNBP tersebut dapat ditetapkan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen). \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2021. \n Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan wajib disetor ke kas negara. \n Penjelasan 3 hlm; Lampiran 2 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) guna mendukung pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Peraturan ini menetapkan jenis dan tarif PNBP yang berlaku pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Jenis PNBP meliputi penerimaan dari program pelatihan lanjutan, penggunaan sarana dan prasarana, serta denda administratif. Tarif PNBP dapat ditetapkan hingga Rp0,00 berdasarkan pertimbangan tertentu dan harus disetujui oleh Menteri Keuangan. Seluruh PNBP wajib disetor ke kas negara.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 109 OF 2021
CONCERNING
TYPES AND TARIFFS FOR TYPES OF NON-TAX STATE REVENUE
APPLICABLE TO THE FINANCIAL TRANSACTION REPORTS AND ANALYSIS CENTER

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 4 paragraph (3), Article 8 paragraph (3), Article 10 paragraph (2), and Article 12 paragraph (2) of Law Number 9 of 2018 concerning Non-Tax State Revenue, it is necessary to stipulate a Government Regulation concerning Types and Tariffs for Types of Non-Tax State Revenue applicable to the Financial Transaction Reports and Analysis Center; \n \n
In view of:	\n \n Article 5 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia; \n Law Number 9 of 2018 concerning Non-Tax State Revenue (State Gazette

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ecfc3dae-2c16-4103-8c6c-038ab29bbd2f","actionData","errors"]