Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara No. 6 Tahun 2013

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Daerah ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gorontalo Utara untuk Tahun Anggaran 2014. APBD terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp. 460.425.281.974,-, belanja daerah sebesar Rp. 476.867.625.248,-, yang mengakibatkan defisit sebesar (Rp 16.442.343.274),-. Pembiayaan daerah mencakup penerimaan sebesar Rp. 17.942.343.274,- dan pengeluaran sebesar Rp. 1.500.000.000,-, menghasilkan pembiayaan netto sebesar Rp. 16.442.343.274,-. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari hibah, dana darurat, Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya. Belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung mencakup belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Belanja langsung mencakup belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Pengeluaran mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah. Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. Program dan Kegiatan dalam APBD Tahun Anggaran 2014 yang sumber dana dan peruntukannya berasal dari Pemerintah Pusat atau fihak lain misalnya fihak asuransi, dapat dilaksanakan jika diperoleh kepastian penerimaan dari sumber-sumber tersebut.

Belanja Daerah yang dananya bersumber dari Proyeksi SILPA Tahun 2013 belum dapat dibayarkan sepanjang perhitungan SILPA Tahun 2013 belum ditetapkan dalam peraturan daerah.

(-)