Peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021

Peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 ini bertujuan untuk mengatur pembiayaan perumahan bagi peserta Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menyediakan rumah yang layak huni dan terjangkau bagi peserta Tapera, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020. Peraturan ini menetapkan skema pembiayaan yang mencakup jenis pembiayaan, kelompok penghasilan, suku bunga, margin, atau ujrah, serta jangka waktu dan standar teknis bangunan. Peserta yang berhak mendapatkan pembiayaan adalah warga negara Indonesia dan warga negara asing yang bekerja di Indonesia dengan visa minimal enam bulan. Pembiayaan ini mencakup kredit pemilikan rumah, pembangunan rumah, dan perbaikan rumah, baik secara konvensional maupun syariah. Peserta harus memenuhi persyaratan tertentu, termasuk masa kepesertaan minimal 12 bulan dan termasuk golongan masyarakat berpenghasilan rendah. Pembiayaan hanya diberikan satu kali dan untuk rumah pertama. Penyaluran pembiayaan dilakukan melalui bank atau perusahaan pembiayaan yang ditunjuk, dengan risiko ketidaktertagihan ditanggung oleh penyalur. Peraturan ini juga mengatur urutan prioritas peserta berdasarkan kriteria tertentu dan mekanisme pengawasan serta pelaporan oleh BP Tapera.