[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ece2a1e3-9781-4b13-84c7-6878a3273369","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2022","number","12","year","2022","published_date","2022-11-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"2bf79628-3333-4ba8-b4c8-3748a648a8df","Kebijakan Umum Pemerintah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"b5fcf027-eae8-4630-8e24-cbea46a01cb4","Pemerintahan Berbasis Elektronik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Boyolali","place_of_enactment","Boyolali","theme","Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kabupaten cerdas
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2022/NOMOR.12
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang- \r\nUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun \r\n1945 untuk meningkatkan kesejahteraan umum \r\ndalam kerangka otonomi daerah di Negara Kesatuan \r\nRepublik Indonesia, maka birokrasi dan pelayanan \r\npublik perlu terus ditingkatkan kualitasnya untuk \r\nmenjamin kemudahan, keteijangkauan, keadilan dan \r\nmemberikan manfaat sebesar-besamya bagi \r\nmasyarakat; bahwa untuk mewujudkan terselenggaranya \r\nKabupaten Cerdas yang mampu memenuhi dinamika \r\nkebutuhan masyarakat secara berkelanjutan, \r\nPemerintah Daerah perlu mengelola semua sumber \r\ndaya secara efektif dan efisien dalam menyelesaikan \r\nberbagai tantangan, menggunakan solusi inovatif, \r\nterintegrasi dan berkelanjutan untuk meningkatkan \r\nkualitas hidup warganya serta pelayanan publik \r\nmelalui inovasi atau pembaharuan dengan \r\nmemanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;\r\nbahwa guna memberikan landasan hukum di Daerah \r\nagar penyelenggaraan Kabupaten Cerdas terlaksana \r\nsecara berkesinambungan, terarah, terpadu, \r\nsistematis dan tepat sasaran, diperlukan pengaturan \r\ndalam bentuk Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana \r\ndimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu \r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang \r\nPenyelenggaraan Kabupaten Cerdas;\r\n\r\n\r\n \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Konsep dan Prinsip Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas, Pola Kepemimpinan, Organisasi dan Tata Cara Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas, Dimensi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas, Sumber Daya Manusia, Infrastruktur TIK, Perangkat Lunak dan Pengelolaan Infrastruktur dan Perangkat Lunak, Pusat Kendali, Keamanan Data dan Informasi, Hak dan Kewajiban Pemangku Kepentingan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan DUnia Usaha, Insentif dan Penghargaan, Pendanaan dan Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2022. \n 51 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengelola berbagai sumber daya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai tantangan Daerah dengan menggunakan solusi inovatif, terintegrasi dan berkelanjutan, dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik, layanan publik, pengelolaan lingkungan sehat dan bersih, peningkatan ekonomi, ketersediaan infrastruktur serta berbagai layanan lainnya guna meningkatkan kualitas hidup warganya, yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sebagai upaya memberikan kepuasan kepada Masyarakat dalam rangka mewujudkan visi dan misi Daerah. Tujuan Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas di Daerah untuk membantu Masyarakat mengelola sumber daya yang ada dengan secara efektif, efesien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan serta memberikan informasi yang tepat kepada Masyarakat dalam melakukan kegiatannya ataupun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk kinerja yang lebih baik. Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas harus didukung dengan pola kepemimpinan birokrasi adaptif yang berwawasan wirausaha dalam pengelolaan Daerah. Pemerintah Daerah mengelola konsep Kabupaten Cerdas secara profesional, memecahkan masalah secara kreatif dan melakukan kolaborasi untuk percepatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat. Organisasi penyelenggaraan Kabupaten Cerdas terdiri dari Dewan Kabupaten Cerdas dan Tim Pelaksana Kabupaten Cerdas. Dimensi penyelenggaraan Kabupaten Cerdas meliputi 6 (enam) bidang yang terdiri atas: Tata Kelola Pemerintahan Cerdas, Pencitraan Daerah Yang Cerdas, Ekonomi Cerdas, Kehidupan Cerdas, Masyarakat Yang Cerdas, dan Lingkungan Hidup Yang Cerdas.","transitional_provisions","sanctions","1. Lembaga Pendidikan yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administratif berupa: teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara perizinan berusaha, pencabutan tetap perizinan berusaha, pengembalian kepada keadaan semula, dan/atau sanksi administratif lain.\r\n2. Penyedia Layanan Kesehatan yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administratif berupa: teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara perizinan berusaha, pencabutan tetap perizinan berusaha, pengembalian kepada keadaan semula, dan/atau sanksi administratif lain.\r\n3. Penyedia layanan listrik, air, dan gas yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administratif berupa: teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara kegiatan, pencabutan sementara perizinan berusaha, pencabutan tetap perizinan berusaha, pengembalian kepada keadaan semula, dan/atau sanksi administratif lain.\r\n4. Penyedia layanan telekomunikasi dan internet yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administratif berupa: teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara kegiatan, pencabutan sementara perizinan berusaha, pencabutan tetap perizinan berusaha, pengembalian kepada keadaan semula, dan/atau sanksi administratif lain.\r\n5. Penyedia layanan media massa, televisi, dan radio yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administratif berupa: teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara kegiatan, pencabutan sementara perizinan berusaha, pencabutan tetap perizinan berusaha, pengembalian kepada keadaan semula, dan/atau sanksi administratif lain.\r\n6. Penyedia layanan transportasi yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administratif berupa: teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara kegiatan, pencabutan sementara perizinan berusaha, pencabutan tetap perizinan berusaha, pengembalian kepada keadaan semula, dan/atau sanksi administratif lain.\r\n7. Pengembang Perumahan yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administratif berupa: teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara kegiatan, pencabutan sementara perizinan berusaha, pencabutan tetap perizinan berusaha, pengembalian kepada keadaan semula, dan/atau sanksi administratif lain.\r\n8. Penyedia layanan keuangan yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administratif berupa: teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara kegiatan, pencabutan sementara perizinan berusaha, pencabutan tetap perizinan berusaha, pengembalian kepada keadaan semula, dan/atau sanksi administratif lain.\r\n9. Penyedia Teknologi Informasi yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administratif berupa: teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara kegiatan, pencabutan sementara perizinan berusaha, pencabutan tetap perizinan berusaha, pengembalian kepada keadaan semula, dan/atau sanksi administratif lain.\r\n10. Pemilik dan/atau pengelola hotel, restoran, dan tempat hiburan yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administratif berupa: teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara kegiatan, pencabutan sementara perizinan berusaha, pencabutan tetap perizinan berusaha, pengembalian kepada keadaan semula, dan/atau sanksi administratif lain.\r\n11. Pemilik dan/atau pengelola pabrik dan industri yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administratif berupa: teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara kegiatan, pencabutan sementara perizinan berusaha, pencabutan tetap perizinan berusaha, pengembalian kepada keadaan semula, dan/atau sanksi administratif lain.\r\n12. Pemilik dan/atau pengelola perusahaan komersial dan unit usaha lainnya yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administratif berupa: teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara kegiatan, pencabutan sementara perizinan berusaha, pencabutan tetap perizinan berusaha, pengembalian kepada keadaan semula, dan/atau sanksi administratif lain.\r\n13. Setiap Masyarakat yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administratif berupa: teguran lisan, teguran tertulis, denda administratif, pengembalian kepada keadaan semula; dan/atau sanksi administratif lain.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

CENTRAL JAVA PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF BOYOLALI REGENCY
NUMBER 12 OF 2022
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF SMART REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BOYOLALI,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to implement the mandate of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia to improve public welfare within the framework of regional autonomy in the Unitary State of the Republic of Indonesia, the bureaucracy and public service need to continuously improve their quality to ensure ease, affordability, fairness and provide the greatest possible benefits for the community;
that in order to realize the implementation of a Smart Regency that is able to meet the dynamics of community needs in a sustainable manner, the Regional Government needs to manage all resources effectively and efficiently in solving various challenges, using innovative, integrated and sustainable solutions to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ece2a1e3-9781-4b13-84c7-6878a3273369","actionData","errors"]