[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ecd6f07b-7698-4937-8304-01a45bcb97f8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":83,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan di Provinsi Papua Barat","short_title","Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2012","number","23","year","2012","published_date","2012-11-16","effective_date","2012-11-17","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan di Provinsi Papua Barat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMBENTUKAN-KABUPATEN-MANOKWARI-SELATAN-PROVINSI-PAPUA-BARAT
2012
Undang-undang (UU) NO. 23, LN.2012/No. 232, TLN No. 5365, LL SETNEG: 15 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan di Provinsi Papua Barat
ABSTRAK:	\n \n Untuk mendorong perkembangan dan kemajuan Provinsi Papua Barat pada umumnya dan Kabupaten Manokwari pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat di wilayah pedalaman, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, politik, jumlah penduduk, luas daerah, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan, dan meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Manokwari, perlu dilakukan pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan di Provinsi Papua Barat untuk mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh karena itu, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan di Provinsi Papua Barat. \n Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, dan Pasal 21 UUD Tahun 1945, UU No. 12 Tahun 1969, UU No. 21 Tahun 2001, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 35 Tahun 2008, UU No. 27 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 15 Tahun 2011, dan UU No. 8 Tahun 2012. \n Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Manokwari Selatan di wilayah Provinsi Papua Barat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2012. \n - \n - \n 15 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan

Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan bertujuan untuk mendorong perkembangan dan kemajuan Provinsi Papua Barat, khususnya Kabupaten Manokwari, dengan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik guna mempercepat kesejahteraan masyarakat. Hal ini didorong oleh aspirasi masyarakat dan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, serta beban tugas pemerintahan yang meningkat.

Ketentuan Substansial

Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan melibatkan pemisahan wilayah dari Kabupaten Manokwari, mencakup enam distrik: Ransiki, Oransbari, Neney, Dataran Isim, Momi Waren, dan Tahota. Kabupaten baru ini akan memiliki batas wilayah yang ditetapkan dan ibu kota di Boundij, Distrik Ransiki. Pemerintah daerah baru akan mengatur urusan pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan, dengan peresmian dan pelantikan pejabat dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri. Pembentukan perangkat daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah akan dilakukan sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

","transitional_provisions","1. Sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manokwari Selatan berdasarkan hasil Pemilihan Umum Tahun 2014, Penjabat Bupati Manokwari Selatan menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manokwari Selatan untuk tahun anggaran berikutnya.\n2. Rancangan Peraturan Bupati Manokwari Selatan dilaksanakan setelah disahkan oleh Gubernur Papua Barat.\n3. Sebelum Bupati Manokwari Selatan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manokwari Selatan menetapkan peraturan daerah, semua peraturan daerah dan Peraturan Bupati Manokwari sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini tetap berlaku di Kabupaten Manokwari Selatan.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 23 OF 2012
CONCERNING
THE ESTABLISHMENT OF SOUTH MANOKWARI REGENCY
IN WEST PAPUA PROVINCE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to encourage the development and progress of West Papua Province in general and Manokwari Regency in particular, as well as the aspirations that have developed in the community in the inland areas, it is deemed necessary to improve the administration of government, development, and public services in order to accelerate the realization of community welfare;
that by taking into account the economic capacity, regional potential, socio-culture, politics, population, area, financial capacity, level of community welfare, span of control of government administration, and the increasing burden of tasks and volume of work in the fields of government, development, and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ecd6f07b-7698-4937-8304-01a45bcb97f8","actionData","errors"]