Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Murung Raya Nomor 14 Tahun 2003

Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang sumbangan pihak ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Murung Raya. Latar belakangnya adalah untuk mendayagunakan potensi sumber dana pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Daerah dapat menerima sumbangan dari pihak ketiga yang bersifat ikhlas, tidak mengikat, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik berupa uang maupun barang bergerak atau tidak bergerak.

Ketentuan substansial mencakup:

1. Penerimaan sumbangan harus mendapat persetujuan DPRD yang dituangkan dalam Keputusan DPRD.
2. Bupati atau pejabat yang ditunjuk (Dinas Pendapatan Daerah) berwenang menerima sumbangan. Bupati juga dapat menunjuk instansi lain dengan Keputusan Bupati.
3. Sumbangan berupa uang disetorkan ke Kas Daerah. Sumbangan berupa barang yang sebelumnya dibebani kewajiban, kewajiban tersebut tetap menjadi beban pihak ketiga.
4. Setiap penerimaan sumbangan dicatat sebagai barang inventaris Pemerintah Daerah.
5. Hasil penerimaan sumbangan dicantumkan dalam APBD dan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan daerah.
6. Barang-barang dari sumbangan menjadi Kekayaan Daerah dan dikelola sesuai peraturan perundang-undangan.
7. Semua sumbangan selain uang harus didaftarkan sebagai aset Kekayaan Daerah.

1. Sumbangan pihak ketiga yang diperoleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dianggap diterima berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(-)