[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ecb67782-7582-4542-890f-33b81100a6d3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Papua Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Pokok Berkelanjutan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua No. 27 Tahun 2013","number","27","year","2013","published_date","2013-12-30","effective_date","2013-12-31","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"a71c0dae-9206-440e-b83a-f6837e04af6c","Pertanahan & Penataan Ruang","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Papua","place_of_enactment","Jayapura","theme","Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Pokok Berkelanjutan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERLINDUNGAN-LAHAN-PERTANIAN-PANGAN-POKOK-BERKELANJUTAN
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 27, LD.2013/NO.27
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Pokok Berkelanjutan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa lahan pertanian merupakan bagian yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, Provinsi Papua memiliki kawasan budidaya yang luas untuk pengembangan pertanian dalam mengupayakan terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan di daerah dalam rangka mendukung kebutuhan pangan nasional. \n UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 12 Tahun 1969; UU No. 5 Tahun 1990; UU NO. 12 Tahun 1992; UU No. 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2004; UU No. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2008; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 41 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 2 Tahun 2012; PP No. 68 Tahun 2002; PP No. 16 Tahun 2004; PP No. 20 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 1 Tahun 2011; PP No. 12 Tahun 2012; PP No. 25 Tahun 2012; PP No. 30 Tahun 2012; Permendagri No. 53 Tahun 2011 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyelenggaraan perlindungan lahan pertanian pangan pokok berkelanjutan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang tentang tujuan, ruang lingkup, kewenangan dan kewajiban pemerintah provinsi, perencanaan dan penetapan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, pengendalian, pemberdayaan masyarakat, pembiayaan, pengawasan masyarakat, pemantauan dan evaluasi, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013. \n Penjelasan: 6 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Pokok Berkelanjutan bertujuan untuk menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan pokok secara berkelanjutan, mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan pokok daerah, melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan pokok, meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang melakukan kegiatan pertanian pangan pokok, meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, serta mendorong terwujudnya keseimbangan ekologis dan revitalisasi pertanian.\r\n\r\nKetentuan substansial mencakup kewenangan Pemerintah Provinsi dalam menetapkan rencana dan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan pokok, melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota, dan menetapkan tata cara pencegahan dan pelaksanaan alih fungsi lahan. Pemerintah Provinsi juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan perlindungan lahan, menyampaikan informasi pelaksanaan, melakukan pembinaan dan supervisi, mengikutsertakan masyarakat dalam perencanaan, memfasilitasi penyelesaian konflik, serta melakukan pemantauan dan evaluasi.\r\n\r\nPeraturan ini mengatur perencanaan dan penetapan lahan pertanian pangan pokok berkelanjutan dan lahan cadangan, dengan tahapan inventarisasi data, identifikasi, dan penelitian. Pengembangan lahan dilakukan melalui optimasi lahan (intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi) dan penambahan cadangan lahan (perubahan fungsi areal peruntukan lain, pengembangan lahan terlantar dan marginal). Pemanfaatan lahan pertanian pangan pokok mewajibkan masyarakat adat, pemegang hak atas tanah, dan petani penggarap untuk memanfaatkannya untuk kepentingan pertanian, serta menjaga konservasi lahan dan air. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan melalui koordinasi, sosialisasi, bimbingan, pendidikan, dan penyebarluasan informasi. Pengendalian dilakukan melalui pemberian insentif dan pengendalian alih fungsi lahan. Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui bantuan teknologi, permodalan, pemasaran, kompensasi gagal panen, pelatihan, dan bantuan kredit kepemilikan lahan.","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pengalihfungsian lahan pertanian pangan pokok dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).\r\n2. Selain ketentuan pidana tersebut, berlaku pula ketentuan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF PAPUA

PAPUA PROVINCIAL REGULATION
NUMBER 27 OF 2013
REGARDING
PROTECTION OF SUSTAINABLE FOOD CROPS AGRICULTURE LAND

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF PAPUA,

\n\n \n \n

Considering:

that food crops agriculture land is part of the earth as a gift from God Almighty which is controlled by the state and used for the greatest prosperity and welfare of the people as mandated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that Papua Province as the easternmost province of the Unitary State of the Republic of Indonesia which has the largest land area compared to other provinces in Indonesia, has a large agricultural cultivation area for agricultural development in an effort to realize independence, resilience, and food sovereignty in the region in order to support national food needs;
that based on the considerations as referred to in letters a, and b, it is

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ecb67782-7582-4542-890f-33b81100a6d3","actionData","errors"]