[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ec937c69-393b-49e1-8606-c4e859cf7cfa","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 5 Tahun 2011","number","5","year","2011","published_date","2011-05-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta","place_of_enactment","Yogyakarta","theme","Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2011/NO.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka berperan serta untuk mencerdaskan kehidupan\r\nbangsa, meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya,\r\nPemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk membina dan\r\nmengembangkan pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat,\r\nsehingga dihasilkan keluaran pendidikan yang berkualitas;\r\nb. bahwa pendidikan merupakan sarana mewujudkan masyarakat Daerah\r\nIstimewa Yogyakarta menjadi manusia cerdas utuh berbudaya sesuai\r\ndengan filosofi, dan ajaran moral nilai luhur Budaya;\r\nc. bahwa Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah\r\nmenetapkan visi pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun\r\n2025 sebagai pusat pendidikan, budaya dan tujuan pariwisata terkemuka\r\ndi Asia Tenggara dalam lingkungan masyarakat yang maju, mandiri dan\r\nsejahtera;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,\r\nhuruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang\r\nPengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya; \n Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang\r\nDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali\r\nterakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955;\r\nUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah\r\nbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah \r\nNomor 66 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 \r\nTahun 2009; . Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun \r\n2009; \n Materi Pokok: mengatur mengenai Ketentuan Umum; Pengelolaan Pendidikan; Penyelenggaraan Pendidikan; Kewajiban Peserta Didik; Kewajiban Penyelenggara Satuan Pendidikan; Penilaian Pendidikan; Pembiayaan Pendidikan; Peran Serta Masyarakat; Ketentuan Penutup; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Jumlah Halaman: 19 HLM; Penjelasan: 9 HLM \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan berbasis budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Latar belakangnya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas manusia Indonesia, dan mewujudkan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang cerdas, utuh, dan berbudaya.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menyiapkan generasi muda yang beriman, bertakwa, cinta tanah air, berjiwa luhur, berbudaya, menjadi teladan, rela berkorban, kreatif, inovatif, dan profesional. Selain itu, peraturan ini bertujuan untuk mengembangkan pendidikan berkualitas untuk semua, mewujudkan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai acuan pendidikan nasional dan pusat pendidikan terkemuka di Asia Tenggara pada tahun 2025, meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas pendidikan, menciptakan inovasi pendidikan secara sistemik dan sinergis, menciptakan sinergitas satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat yang religius, berbudaya, edukatif, kreatif, inovatif, serta menjunjung tinggi penegakan hukum, mewujudkan program wajib belajar 12 tahun, dan mewujudkan masyarakat pembelajar sepanjang hayat.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup pengelolaan pendidikan yang meliputi perencanaan pendidikan, penyediaan layanan pendidikan, peningkatan partisipasi pendidikan, pemantauan dan evaluasi, penjaminan mutu, dan standar mutu pendidikan. Standar mutu pendidikan berbasis budaya meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal, termasuk pendidikan khusus dan layanan khusus. Peraturan ini juga mengatur kewajiban peserta didik dan penyelenggara satuan pendidikan, penilaian pendidikan, pembiayaan pendidikan, dan peran serta masyarakat dalam pendidikan.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak melaksanakan kewajiban mengembangkan pemahaman dan menerapkan nilai luhur budaya dikenai sanksi administratif.\n2. Setiap penyelenggara pendidikan yang tidak melaksanakan pendidikan berbasis budaya dikenai sanksi administratif.\n3. Penyelenggara satuan pendidikan yang melanggar larangan diskriminatif dalam penerimaan peserta didik baru dikenai sanksi administratif.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF YOGYAKARTA SPECIAL REGION PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF YOGYAKARTA SPECIAL REGION PROVINCE
NUMBER 5 OF 2011
CONCERNING
MANAGEMENT AND IMPLEMENTATION OF CULTURE-BASED EDUCATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF YOGYAKARTA SPECIAL REGION,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to participate in educating the nation,
improving the quality of the whole Indonesian people,
the Regional Government has an obligation to foster and
develop quality education for the citizens,
so as to produce quality education outputs;
that education is a means of realizing the community of the Yogyakarta
Special Region into whole intelligent cultured people in accordance
with the philosophy, and moral teachings of noble Cultural values;
that the Government of Yogyakarta Special Region Province has
established the development vision of the Yogyakarta Special Region in the Year
2025 as a leading

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ec937c69-393b-49e1-8606-c4e859cf7cfa","actionData","errors"]