[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ec7e4fef-4a9d-48bc-ba4b-f4d5c2cc2837","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_98":99,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2004 tentang Kepariwisataan","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2004","number","10","year","2004","published_date","2004-08-09","effective_date","2004-08-11","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta","place_of_enactment","Jakarta","theme","Kepariwisataan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pariwisata dan kebudayaan
2004
Peraturan Daerah (Perda) NO. 10, Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2004 Nomor 65
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Kepariwisataan
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan semakin berkembangnya penyelenggaraan kepariwisataan baik di\r\ntingkat lokal, nasional, regional dan internasional, dan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan daya saing Jakarta sebagai Kota Jasa dengan pelayanan yang bertaraf internasional, diperlukan pengembangan kepariwisataan yang dilandasi nilai-nilai budaya bangsa sebagai jati diri utama dalam suasana yang kondusif, aman, tertib dan nyaman, maka perlu menetapkan PERDA \n Dasar hukum PERDA ini adalah UU No. 9 Th. 1990; UU No. 24 Th. 1992; UU No. 18 Th. 1997 stdd UU No. 19 Th. 2000; UU No. 23 Th. 1997; UU No. 22 Th. 1999; UU No. 34 Th. 1999; PP No. 25 Th. 2000; PP No. 65 Th. 2001; Perda No. 3 Th. 1986; Perda No. 7 Th. 1991; Perda No. 1 Th. 1992; Perda No. 6 Th. 1999; Perda No. 3 Th. 2001; Perda No. 8 Th. 2001; Perda No. 6 Th. 2004 \n PERDA ini mengatur mengenai azas, tujuan dan kode etik pariwisata; sumber daya pariwisata; penyelenggaraan kepariwisataan; bentuk usaha dan permodalan; perizinan dan rekomendasi; waktu penyelenggaraan industri pariwisata; pelatihan ketenagakerjaan; peran serta masyarakat; kewajiban dan larangan; fasilitas kepariwisataan milik daerah; serta retribusi kepariwisataan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2004. \n PERDA ini menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 1997 tentang Usaha Pariwisata di Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 101 tahun 1997) \n 23 hal. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 1997 tentang Usaha Pariwisata di Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 101 tahun 1997).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang kepariwisataan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Latar belakangnya adalah perkembangan kepariwisataan yang pesat dan kebutuhan untuk menyesuaikan peraturan yang ada dengan otonomi daerah serta meningkatkan daya saing Jakarta sebagai kota jasa bertaraf internasional. Tujuannya meliputi pelestarian dan pengembangan destinasi wisata, peningkatan persahabatan antar daerah dan bangsa, pengembangan ekonomi berbasis komunitas, serta peningkatan pendapatan asli daerah.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n1. **Sumber Daya Pariwisata:** Pemanfaatan sumber daya alam dan buatan manusia dengan memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat, kelestarian budaya, potensi ekonomi, dan kelestarian lingkungan.\n2. **Industri Pariwisata:** Pengaturan jenis-jenis usaha pariwisata seperti akomodasi, penyediaan makanan dan minuman, jasa pariwisata, rekreasi dan hiburan, serta kawasan pariwisata. Dinas Pariwisata melakukan pembinaan untuk meningkatkan standar kualitas pelayanan dan daya saing.\n3. **Atraksi Pariwisata:** Pengembangan atraksi alam, buatan manusia, dan event melalui peningkatan kepatuhan terhadap peraturan, jaminan keselamatan, dan pemeliharaan ketertiban lingkungan.\n4. **Kawasan Destinasi Pariwisata:** Pengembangan kawasan dan jalur pariwisata, penyediaan sarana dan prasarana kota, serta pemeliharaan kelestarian lingkungan. Pemerintah Daerah dapat mengembangkan kawasan khusus pariwisata untuk jenis industri tertentu.\n5. **Pemasaran Destinasi Pariwisata:** Peningkatan citra Jakarta sebagai tujuan wisata melalui peningkatan kualitas produk, penetapan harga kompetitif, pengembangan jaringan distribusi, dan promosi yang efektif.\n6. **Penelitian dan Pengembangan Pariwisata:** Penyelenggaraan penelitian untuk mendukung perumusan kebijakan dan strategi pembangunan kepariwisataan yang dituangkan dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA).\n7. **Perizinan:** Pengaturan mengenai Izin Sementara Usaha Pariwisata (ISUP), Izin Tetap Usaha Pariwisata (ITUP), dan Izin Pertunjukan Temporer (IPT).","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua perizinan usaha industri pariwisata yang telah dikeluarkan masih tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu harus didaftar ulang.\n2. Sebelum ditetapkan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini peraturan pelaksanaan yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 16, Pasal 23 ayat (2), Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 32. Pasal 33, dan Pasal 35 diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.\n2. Selain sanksi pidana, dapat dikenakan sanksi administrasi berupa teguran, penghentian usaha, atau pencabutan izin.","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97},"text","Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 1997 tentang Usaha Pariwisata di Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 101 tahun 1997)","link","","revoked_by",[100],{"_94":101,"_96":102,"_36":103},"Perda Prov. DKI Jakarta No. 6 Tahun 2015 tentang Kepariwisataan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/345495/perda-prov-dki-jakarta-no-6-tahun-2015","f3c9e113-811b-407e-9790-c225a3c6c1ab","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF THE PROVINCE OF THE SPECIAL CAPITAL REGION OF JAKARTA
NUMBER 10 YEAR 2004
CONCERNING
TOURISM

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE GOVERNOR OF THE PROVINCE OF THE SPECIAL CAPITAL REGION OF JAKARTA,

\n\n \n \n

Considering:

that with the increasing development of the implementation of tourism both at the local, national, regional and international levels, the development, empowerment and control of tourism regulated in the Regional Regulation of the Special Capital Region of Jakarta Number 12 of 1997 are no longer appropriate;
that in the context of implementing regional autonomy and to increase the competitiveness of Jakarta as a Service City with international standard services, it is necessary to develop tourism based on the cultural values of the nation as the main identity in a conducive, safe, orderly and comfortable atmosphere;
that in connection with

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ec7e4fef-4a9d-48bc-ba4b-f4d5c2cc2837","actionData","errors"]