[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ec6f7938-e15f-4882-a93d-6dbceaa4cd80","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perhubungan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2022","number","13","year","2022","published_date","2022-09-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"9f8e0348-e454-4767-afe0-258145c0963d","Lalu Lintas & Prasarana Jalan",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"d67c4605-d5de-4825-91ac-8b25d478786c","Transportasi Darat, Laut & Udara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Karanganyar","place_of_enactment","Karanganyar","theme","Penyelenggaraan Perhubungan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penyelenggaraan perhubungan
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2022/NOMOR.13
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Perhubungan
ABSTRAK:	\n \n bahwa perhubungan mempunyai peran\r\nstrategis dalam mendukung pembangunan clan\r\nintegrasi antar wilayah baik secara nasional \r\nmaupun daerah, sebagai bagian dari upaya\r\nmemajukan kesejahteraan umum; bahwa perlu adanya pedoman penyelenggaraan\r\nperhubungan di daerah sehingga didapat sistem\r\nperhubungan yang terencana, efektif', dan \r\nberkelanjutan dengan tetap memperhatikan \r\naspek keamanan, keselamatan, ketertiban, dan\r\nkelancaran berlalu lintas, akan mendukung\r\npembangunan ekonomi clan pengembangan\r\nwilayah Kabupaten Karanganyar; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2)\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang \r\nPemerintahan Daerah, Urusan Pemerintahan\r\nbidang perhubungan merupakan urusan \r\npemerintahan wajib yang tidak berkaitan\r\ndengan pelayanan dasar dan untuk\r\nmelaksanakan penyelenggaraan urusan yang \r\nmerupakan kewenangan Pemerintah \r\nKabupaten Karanganyar perlu diatur lebih\r\nlanjut dalam Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan \r\nsebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b \r\ndan huruf c, perlu menetapkan Peraturan\r\nDaerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; \n Di dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang:\r\nBab I Ketentuan Umum\r\nBab II Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah\r\nBab III Arah Kebijakan dan Tataran Transportasi Lokal\r\nBab IV Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan\r\nBab V Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau\r\nBab VI Penyelenggaraan Perkeretaapian\r\nBab VII Pengendalian Daerah Lingkungan Kepentingan Bandar Udara\r\nBab VIII Sumber Daya Manusia\r\nBab IX Kerja Sama\r\nBab X Sistem Informasi\r\nBab XI Peran Serta Masyarakat\r\nBab XII Pembinaan dan Pengawasan\r\nBab XIII Pendanaan\r\nBab XIV Ketentuan Peralihan\r\nBab XV Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2022. \n Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2011 dicabut. \n 92 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah sepanjang mengatur mengenai:\na. Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintas; dan\nb. Kelas Jalan;\ndicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan perhubungan di Kabupaten Karanganyar. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mewujudkan pelayanan perhubungan yang aman dan nyaman, memperlancar mobilitas orang dan barang, menghubungkan seluruh wilayah daerah, serta memajukan kesejahteraan masyarakat.\n\nPeraturan ini mengatur kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam:\n\n- Penyusunan dan penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan.\n- Penyediaan perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung.\n- Pengoperasian terminal penumpang tipe C.\n- Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.\n- Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (Andalalin).\n- Audit dan inspeksi keselamatan jalan.\n- Pengawasan bengkel umum kendaraan bermotor.\n- Pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor.\n- Penetapan jenis dan penggunaan kendaraan tidak bermotor.\n- Penyediaan angkutan umum.\n- Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan.\n- Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dan perdesaan.\n- Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan taksi.\n- Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dan tidak dalam trayek.\n- Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang.\n\nSelain itu, peraturan ini juga mengatur mengenai angkutan sungai dan danau, perkeretaapian, pengendalian daerah lingkungan kepentingan bandar udara, arah kebijakan dan tataran transportasi lokal, pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan, kelas jalan, perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung, penyelenggaraan terminal penumpang tipe C, parkir, manajemen dan rekayasa lalu lintas, manajemen kebutuhan lalu lintas, keselamatan, angkutan, penyediaan angkutan umum, angkutan orang dan/atau barang, perusahaan angkutan, tarif penumpang, subsidi angkutan, kewajiban dan hak perusahaan angkutan umum, perlakuan khusus bagi penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit, forum lalu lintas dan angkutan jalan, dampak lingkungan, sumber daya manusia, kerja sama, sistem informasi, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, serta pendanaan.","transitional_provisions","Izin penyelenggaraan perhubungan yang telah diterbitkan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perizinan.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 19 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda administrasi.\n2. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 28 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, dan/atau denda administrasi.\n3. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 31 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, pencabutan sementara izin, pencabutan tetap izin, dan/atau denda administrasi.\n4. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 67 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, pencabutan sementara izin, pencabutan tetap izin, dan/atau denda administrasi.\n5. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 68 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sermentara kegiatan, pencabutan sementara izin, pencabutan tetap izin, dan/atau denda administrasi.\n6. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 80 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, pencabutan sementara izin, pencabutan tetap izin, dan/atau denda administrasi.\n7. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 85 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, pencabutan sementara izin, pencabutan tetap izin, dan/atau denda administrasi.\n8. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 86 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, pencabutan sementara izin, pencabutan tetap izin, dan/atau denda administrasi.\n9. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 87 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, pencabutan sementara izin, pencabutan tetap izin, dan/atau denda administrasi.\n10. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 94 ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, pencabutan sementara izin, pencabutan tetap izin, dan/atau denda administrasi.\n11. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 98 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, pencabutan sementara izin, pencabutan tetap izin, dan/atau denda administrasi.\n12. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 102 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, pencabutan sementara izin, pencabutan tetap izin, dan/atau denda administrasi.","revokes",[95],{"_96":97,"_98":99},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF KARANGANYAR
PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF KARANGANYAR REGENCY
NUMBER 13 OF 2022
CONCERNING
ORGANIZATION OF TRANSPORTATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KARANGANYAR,

Considering:

that transport has a strategic role in supporting development and integration between regions both nationally and regionally, as part of efforts to promote public welfare;
that there is a need for guidelines for the organization of transport in the region so as to obtain a planned, effective and sustainable transport system while still paying attention to aspects of security, safety, road traffic and transport orderliness, and smoothness, which will support economic development and regional development of Karanganyar Regency;
that based on the provisions of Article 12 paragraph (2) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, Government Affairs in the field of transport are mandatory

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ec6f7938-e15f-4882-a93d-6dbceaa4cd80","actionData","errors"]