[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ec6bd267-d742-4067-84d2-9dcbe365d1bd","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2023","number","3","year","2023","published_date","2023-09-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat","place_of_enactment","Mataram","theme","Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ANGGARAN - PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH - PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN - TAHUN ANGGARAN 2022
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, BD 2023 (3) : 14 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja\r\nDaerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; \n UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 1985; UU No. 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2000; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 20 Tahun 2022; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2021; Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2022; Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 17 Tahun 2021 \n Dalam Perda ini diatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 berupa Laporan Keuangan yang memuat:\r\na. Laporan Realisasi Anggaran;\r\nb. Perubahan SAL;\r\nc. Neraca;\r\nd. Laporan Operasional;\r\ne. Laporan Arus Kas;\r\nf. Laporan Perubahan Ekuitas; dan\r\ng. Catatan Atas Laporan Keuangan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2023. \n 14 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 Nomor 7)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2022. Laporan keuangan yang menjadi bentuk pertanggungjawaban tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

LRA menyajikan informasi mengenai pendapatan sebesar Rp. 5.302.613.771.985,77 dan belanja serta transfer sebesar Rp. 5.873.545.697.437,57, menghasilkan defisit sebesar (Rp. 570.931.925.451,80). Pembiayaan terdiri dari penerimaan sebesar Rp. 633.458.744.495,75 dan pengeluaran sebesar Rp. 00,00, menghasilkan pembiayaan netto sebesar Rp. 633.458.744.495,75. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) adalah Rp. 62.526.819.043,95.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) menunjukkan saldo awal sebesar Rp. 84.156.506.495,75, penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp. 84.156.506.495,75, dan SILPA/SiKPA sebesar Rp. 62.526.819.043,95, menghasilkan saldo anggaran lebih akhir sebesar Rp. 62.526.819.043,95.

Neraca menunjukkan total aset sebesar Rp. 14.035.545.055.281,94, total kewajiban sebesar Rp. 1.376.195.156.247,68, dan total ekuitas sebesar Rp. 12.659.349.899.034,26.

Laporan Operasional (LO) menunjukkan pendapatan sebesar Rp. 5.358.247.782.878,25 dan beban sebesar Rp. 5.333.239.740.461,48, menghasilkan surplus dari kegiatan operasional sebesar Rp. 25.008.042.416,76. Setelah memperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa, surplus/defisit-LO adalah Rp. 22.505.194.088,14.

Laporan Arus Kas (LAK) menunjukkan saldo kas awal sebesar Rp. 84.159.391.299,73 dan saldo kas akhir sebesar Rp 62.424.783.684,16.

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menunjukkan ekuitas awal sebesar Rp. 12.588.259.482.701,95 dan ekuitas akhir sebesar Rp. 12.659.349.899.034,26, setelah memperhitungkan surplus/defisit LO dan koreksi-koreksi lainnya.

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) memberikan informasi kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF WEST NUSA TENGGARA
REGIONAL REGULATION OF WEST NUSA TENGGARA PROVINCE
NUMBER 3 OF 2023
CONCERNING
ACCOUNTABILITY FOR THE IMPLEMENTATION OF THE REVENUE
AND EXPENDITURE BUDGET FOR FISCAL YEAR 2022

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF WEST NUSA TENGGARA,

Considering:

that to implement the provisions of Article 320 of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government as amended several times, most recently by Law Number 9 of 2015 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, the Head of Region submits a draft Regional Regulation on Accountability for the Implementation of the Revenue and Expenditure Budget to the Regional House of Representatives with the Financial Statements audited by the Supreme Audit Agency attached no later than 6 (six) months after the end of the fiscal year, so it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Accountability for the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ec6bd267-d742-4067-84d2-9dcbe365d1bd","actionData","errors"]