[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ec557a5d-0a6d-4458-9247-d15dbc791089","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pemberian dan Pengawasan Tanda Daftar Gudang","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 2 Tahun 2003","number","2","year","2003","published_date","2003-02-17","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bangka","place_of_enactment","Sungailiat","theme","Pemberian dan Pengawasan Tanda Daftar Gudang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMBERIAN-DAN-PENGAWASAN-TANDA-DAFTAR-GUDANG
2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD No.2 Seri B 2003
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pemberian dan Pengawasan Tanda Daftar Gudang
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab dengan titik berat pada Kabupaten sesuai dengan Undangundang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, maka Pemberian dan Pengawasan Tanda Daftar Gudang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten;\r\nDalam semakin meningkat dan berkembangnya usaha-usaha yang bergerak di bidang pergudangan, khususnya penyimpanan barang dagangan yang bersifat sementara guna memperoleh keuntungan atau laba maka dalam\r\nrangka melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian, penggunaan atau peruntukan gudang, perlu diberikan Tanda Daftar Gudang. \n Dasar hukum peraturan ini adalah UU No. 28 Thn 1959; UU No. 11 Thn 1965; UU No. 3 Thn 1982; UU No. 22 Thn 1999; UU No. 25 Thn 1999; UU No. 27 Thn 2000; UU No. 34 Thn 2000; PP No. 22 Thn 1986; PP No. 25 Thn 2000; PP No. 66 Thn 2001; Perda Kab. Bangka No. 23 Thn 2000. \n Dalam peraturan ini diatur tentang Pemberian dan Pengawasan Tanda Daftar Gudang; Pendaftaran Gudang; Kewajiban; Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pergudangan; Obyek dan Subyek Retribusi; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Struktur dan Besarnya Tarif; Wilayah Pemungutan; Tata Cara Pemungutan; Tata Cara Pemungutan Retribusi Terutang; Keberatan; Sanksi Administrasi; Ketentuan Pidana; Penyidikan; Ketentuan Peralihan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 10 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pemberian dan pengawasan Tanda Daftar Gudang (TDG) di Kabupaten Bangka. Latar belakangnya adalah penyelenggaraan otonomi daerah dan perkembangan usaha pergudangan yang memerlukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur:

Kewajiban setiap perusahaan, perorangan, dan badan hukum yang memiliki atau menguasai gudang untuk memiliki TDG yang diberikan oleh Bupati melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi PKM dan Penanaman Modal Kabupaten Bangka.
Tata cara pengajuan permohonan TDG diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
Jangka waktu berlaku TDG ditetapkan selama gudang masih diusahakan/digunakan sesuai peruntukannya dan wajib dilakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun.
Kewajiban pemegang TDG untuk menyampaikan laporan mutasi barang secara berkala setiap triwulan kepada Bupati dan melaporkan apabila menyewakan gudang kepada pihak lain.
Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian usaha pergudangan dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
TDG dapat dibatalkan apabila melanggar ketentuan perundang-undangan, menampung barang terlarang, atau memanipulasi laporan.
Objek retribusi adalah jasa pelayanan dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan pengendalian gudang. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memiliki TDG atau pihak lain yang memanfaatkan jasa pergudangan.
Retribusi TDG termasuk golongan retribusi perizinan tertentu. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas bangunan gudang.
Struktur dan besarnya tarif retribusi TDG ditetapkan berdasarkan luas gudang.
Pemungutan retribusi dilakukan di wilayah daerah dan tidak dapat diborongkan. Retribusi dipungut pada saat TDG diberikan dan daftar ulang.
Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Tanda Daftar Gudang yang telah ada dan belum habis masa berlakunya tetap berlaku dan wajib mendaftarkan ulang kembali kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Terhadap penyimpangan/pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan pemilik gudang dan telah diberi peringatan secara tertulis tetapi tidak diindahkan maka dapat dikenakan sanksi berupa pembekuan Tanda Daftar Gudang (TDG), Tanda Daftar Usaha Perdagangan dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan dapat dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\n2. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 5.000.000,00 (lima juta rupiah).\n3. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGIONAL REGULATION OF BANGKA REGENCY
NUMBER 2 OF 2003
CONCERNING
GRANTING AND SUPERVISION OF WAREHOUSE REGISTRATION CERTIFICATE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BANGKA,

\n\n \n \n

Considering:

that in the context of implementing real and responsible Regional Autonomy with emphasis on the Regency in accordance with Law Number 22 of 1999 concerning Regional Government, the Granting and Supervision of Warehouse Registration Certificate is the authority of the Regency Government;
that with the increasing and developing businesses engaged in the field of warehousing, especially the temporary storage of merchandise in order to obtain profits or gains, then in order to carry out the development, supervision, control, use or designation of warehouses, it is necessary to grant a Warehouse Registration Certificate;
that based on the considerations as referred to in letters a

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ec557a5d-0a6d-4458-9247-d15dbc791089","actionData","errors"]