[{"_1":2,"_114":-5,"_115":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ec487597-0356-4464-977e-4cf48f7fd26c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_110":111,"_112":113},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_67":68,"_69":70,"_71":72,"_73":74,"_75":-5,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":-5,"_108":109},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sarolangun Nomor 27 Tahun 2007 tentang RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN SAROLANGUN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sarolangun No. 27 Tahun 2007","number","27","year","2007","published_date","2007-04-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[],"tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sarolangun","place_of_enactment","Sarolangun","theme","RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN SAROLANGUN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RENCANA TATA RUANG - WILAYAH (RTRW) - KABUPATEN SAROLANGUN
2007
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 27, LD.2007/NO.27
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN SAROLANGUN
ABSTRAK:	\n \n Untuk mengarahkan pembangunan di Daerah Kab. Sarolangun dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdayaguna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah; Dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat, maka Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah, Masyarakat, dan/ atau dunia usaha; Untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Sarolangun dengan Perda. \n UU No. 61 Tahu 1958; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 11 Tahun 1967; UU No. 13 Tahun 1980; UU No. 5 Tahun 1984; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 9 Tahun 1990; UU No. 4 Tahun 1992; UU No. 24 Tahun 1992; UU No. 6 Tahun 1996; UU No. 15 Tahun 1997; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 41 Tahun 1999; UU No. 54 Tahun 1999; UU No. 3 Tahun 2002; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 22 Tahun 1982; PP No. 23 Tahun 1982; PP No. 26 Tahun 1985; PP No. 35 Tahun 1991; PP No. 69 Tahun 1996; PP No. 47 Tahun 1997; PP No. 62 Tahun 1998; PP No. 27 Tahun 1999; Kepmen Kimpraswil No. 327 Tahun 2002. \n Perda ini mengatur tentang RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN SAROLANGUN, yang meliputi; Ruang Lingkup; Azas, Tujuan, Sasaran, Fungsi dan Strategi; Pengendalian Pemanfaatan Ruang; Hak, Kewajiban, dan Peran Serta Masyarakat; Sanksi; Ketentuan Pidana; Penyidikan; Ketentuan lain-lain; Ketentuan Peralihan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2007. \n Hal-hal yang belum diatur Perda ini yg mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah. \n 42 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sarolangun. Latar belakangnya adalah untuk mengarahkan pembangunan daerah dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, serasi, seimbang, dan berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan. RTRW ini menjadi arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Asas RTRW didasarkan pada pemanfaatan ruang yang terpadu, berdayaguna, berkelanjutan, terbuka, adil, dan berwawasan lingkungan.
Tujuan RTRW adalah mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang memenuhi kebutuhan pembangunan dengan berwawasan lingkungan, efisien dalam alokasi investasi, bersinergi, dan dapat dijadikan acuan penyusunan program pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.
Sasaran RTRW adalah mengendalikan pembangunan, menciptakan keserasian antara kawasan lindung dan budidaya, menyusun rencana dan memadukan program pembangunan, mendorong investasi, dan mengkoordinasikan pembangunan antar wilayah dan sektor.
Fungsi RTRW adalah sebagai matra keruangan pembangunan daerah, dasar kebijakan pokok pemanfaatan ruang, alat untuk mewujudkan keseimbangan perkembangan antar wilayah dan sektor, alat untuk mengalokasikan investasi, dasar pengendalian pemanfaatan ruang, dan dasar pemberian izin lokasi pembangunan skala besar.
Strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah meliputi arahan pemanfaatan kawasan lindung, pengembangan kawasan budidaya, pengembangan budidaya perkebunan, kehutanan, sektor pariwisata, kawasan pemukiman, sistem kota-kota, prasarana wilayah, dan kawasan prioritas.

Peraturan ini juga mengatur secara rinci mengenai kawasan lindung dan kawasan budidaya, termasuk kriteria dan pemanfaatannya.

","transitional_provisions","1. Pada saat mulai berlakuknya Peraturan Daerah ini, maka semua rencana tata ruang wilayah kabupaten dan atau / kota yang berkaitan dengan penataan ruang di daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sarolangun sesuai dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi, perdata, atau pidana. Pelanggaran diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,-.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

SAROLANGUN REGENCY GOVERNMENT
SAROLANGUN REGENCY REGIONAL REGULATION
NUMBER 27 OF 2007
CONCERNING
REGIONAL SPATIAL PLAN (RTRW)
SAROLANGUN REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SAROLANGUN,

Considering:

that to direct development in the Sarolangun Regency Area by utilizing regional space in a useful, harmonious, balanced and sustainable manner in order to improve community welfare and security, it is necessary to prepare a Regional Spatial Plan.
that in order to realize the integration of development between sectors, regions, and communities, the Regional Spatial Plan is a direction for development investment locations carried out by the Government, Community, and / or the business world.
that in order to realize what is intended in letters a and b, it is deemed necessary to stipulate the Sarolangun Regency Regional Spatial Plan with a Regional Regulation.

Remembering:

Law Number 61 of 1958 concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ec487597-0356-4464-977e-4cf48f7fd26c","actionData","errors"]