[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ec40a4bd-5314-43d7-942f-8ac4ad2594d3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":85,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Walikota (Perwali) Kota Baubau Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Koperasi Kelurahan Merah Putih","short_title","Peraturan Walikota (Perwali) Kota Baubau Nomor 25 Tahun 2025","number","25","year","2025","published_date","2025-07-24","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e0b4ff8a-8bf8-418b-b18c-46cb2c9dd6b7","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Walikota (Perwali)","short_name","Perwali","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"2bf79628-3333-4ba8-b4c8-3748a648a8df","Kebijakan Umum Pemerintah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"acabb8c0-4727-4116-9b30-fc81aa92d3c7","Koperasi & Usaha Mikro Kecil","tags",[],"location","Pemerintah Kota Baubau","place_of_enactment","Baubau","theme","Penyelenggaraan Koperasi Kelurahan Merah Putih","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Koperasi-Merah-Putih
2025
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 25, Berita Daerah Kota Baubau Tahun 2025 Nomor 25
Peraturan Walikota (Perwali) TENTANG Penyelenggaraan Koperasi Kelurahan Merah Putih
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa koperasi merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peran strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, sehingga perlu dikembangkan melalui kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi;\r\nb. bahwa untuk mewujudkan pembangunan dari kelurahan untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan cita-cita keenam, perlu membentuk Koperasi Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di kelurahan;\r\nc. bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi koperasi;\r\nd. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, perlu menetapkan kebijakan untuk mendorong koperasi agar dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik;\r\ne. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Koperasi Kelurahan Merah Putih. \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);\r\n3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856). \n BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH, BAB III PEMBERDAYAAN KOPERASI, BAB IV PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS, BAB V PELINDUNGAN KOPERASI, BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN, BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, BAB VIII PENDANAAN, BAB IX KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2025. \n 12 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Wali Kota ini disusun sebagai upaya strategis Pemerintah Kota Baubau dalam meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan Koperasi Kelurahan Merah Putih. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan bagi koperasi agar mampu tumbuh menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk melakukan koordinasi lintas sektor, menyelaraskan program pembangunan dengan kebutuhan koperasi, menyediakan anggaran, serta melakukan sosialisasi dan pendampingan. Pembentukan koperasi dilakukan melalui musyawarah kelurahan khusus dengan tiga model pendekatan, yaitu pendirian baru, pengembangan koperasi yang sudah ada, atau revitalisasi koperasi yang kinerjanya lemah. Koperasi yang dibentuk harus mencantumkan nama kelurahan setempat dan dipimpin oleh pengurus yang dipilih melalui rapat anggota, dengan Lurah menjabat sebagai ketua pengawas secara ex officio.

Kegiatan usaha koperasi mencakup berbagai sektor seperti penyediaan sembako, obat murah, unit simpan pinjam, hingga logistik, yang disesuaikan dengan kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat. Pemerintah Daerah juga menetapkan kebijakan pengelolaan koperasi yang mencakup aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, serta inovasi dan teknologi. Untuk mempercepat penyelenggaraan, dibentuk Satuan Tugas yang dipimpin oleh Wali Kota. Selain itu, Pemerintah Daerah memberikan pelindungan melalui penetapan bidang usaha khusus bagi koperasi serta dukungan pemulihan usaha dalam kondisi darurat. Seluruh pelaksanaan program ini dipantau dan dievaluasi secara berkala oleh Dinas terkait untuk memastikan akuntabilitas dan keberlanjutan koperasi.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

MAYOR OF BAUBAU
PROVINCE OF SOUTHEAST SULAWESI
REGULATION OF THE MAYOR OF BAUBAU
NUMBER 25 OF 2025
ON
ORGANIZATION OF THE MERAH PUTIH URBAN VILLAGE COOPERATIVE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BAUBAU,

Considering :

that cooperatives are grassroots economic activities that have a strategic position, potential, and role in improving the regional economy, supporting the community's economic resilience, and improving the welfare of the people, thus requiring development through facilitation, protection, and empowerment

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ec40a4bd-5314-43d7-942f-8ac4ad2594d3","actionData","errors"]