[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ec369b18-51ce-422b-9799-f1b6f7080710","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2020","number","11","year","2020","published_date","2020-12-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kulon Progo","place_of_enactment","Wates","theme","Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

apbd 2021
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD. 2020/NO. 11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:	\n \n Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311\r\nayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang\r\nPerubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23\r\nTahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala\r\nDaerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah\r\ntentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah\r\ndisertai penjelasan dan dokumen-dokumen\r\npendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah\r\nsesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan\r\nperaturan perundang-undangan untuk memperoleh\r\npersetujuan bersama;\r\nb. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang\r\nAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang\r\ndiajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,\r\nmerupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah\r\nDaerah Tahun 2021 yang dijabarkan dalam Kebijakan\r\nUmum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta\r\nPrioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah\r\ndisepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan\r\nDewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 29\r\nSeptember 2020; \n Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana\r\ntelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun\r\n1951;\r\n3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;\r\n4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;\r\n5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ;\r\n6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ;\r\n7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ;\r\n8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 ;\r\n9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana\r\ntelah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9\r\nTahun 2015;\r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;\r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 ;\r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005\r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah\r\nNomor 74 Tahun 2012;\r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005;\r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007;\r\n15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 \r\nsebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan\r\nPemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan\r\nKedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009;\r\n16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 ;\r\n17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;\r\n18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;\r\n19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017;\r\n20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;\r\n21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007\r\n sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri\r\nNomor 36 Tahun 2011;\r\n22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011\r\n sebagaimana telah diubah terakhir dengan\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019;\r\n23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012;\r\n24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017;\r\n25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018;\r\n26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020;\r\n27. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor\r\n366/KEP/2020;\r\n28. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5\r\nTahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10\r\nTahun 2017; \n Materi Pokok: APBD Tahun Anggaran 2021 berjumlah Rp1.578.872.013.759,00\r\nterdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan\r\nDaerah dengan rincian sebagai berikut:\r\na. Pendapatan Daerah Rp1.561.077.793.439,00\r\nb. Belanja Daerah Rp1.543.635.179.323,00\r\nDefisit/Surplus Rp17.442.614.116,00\r\nc. Pembiayaan Daerah\r\n1. Penerimaan Rp17.794.220.320,00\r\n2. Pengeluaran Rp35.236.834.436,00\r\nPembiayaan Netto (Rp17.442.614.116,00)\r\nSisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun\r\nberkenaan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2020. \n Jumlah Halaman: 17 HLM \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 Nomor 10);","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2021. APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp1.561.077.793.439,00 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp1.543.635.179.323,00 yang terdiri atas belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasional meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Belanja modal meliputi belanja modal tanah, peralatan dan mesin, bangunan dan gedung, jalan, jaringan, irigasi, dan aset tetap lainnya. Belanja transfer terdiri atas belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Pembiayaan Daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan meliputi sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan penerimaan pembiayaan lainnya. Pengeluaran pembiayaan meliputi pembentukan dana cadangan, penyertaan modal daerah, pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah, dan pengeluaran pembiayaan lainnya.

Dalam keadaan darurat atau keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya atau melebihi pagu yang ditetapkan, yang akan dimasukkan dalam Perubahan APBD. Keadaan darurat meliputi bencana alam, non-alam, sosial, kejadian luar biasa, operasi pencarian dan pertolongan, serta kerusakan sarana/prasarana yang mengganggu pelayanan publik. Keperluan mendesak meliputi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat yang belum teranggarkan, belanja mengikat dan wajib, pengeluaran di luar kendali Pemerintah Daerah, serta pengeluaran yang jika ditunda akan menimbulkan kerugian lebih besar.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KULON PROGO
SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA

REGIONAL REGULATION OF KULON PROGO REGENCY
NUMBER 11 OF 2020
ABOUT
REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET
FISCAL YEAR 2021

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KULON PROGO,

\n\n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 311 paragraph (1) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government as last amended by Law Number 9 of 2015 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, the Regional Head is obliged to submit a Draft Regional Regulation on the Regional Revenue and Expenditure Budget accompanied by explanations and supporting documents to the Regional House of Representatives in accordance with the time specified by the provisions of laws and regulations to obtain joint approval;
that the Draft Regional Regulation on the Regional Revenue and Expenditure Budget submitted

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ec369b18-51ce-422b-9799-f1b6f7080710","actionData","errors"]