[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ec359984-c103-4c74-8b27-77910058bbb9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2012 tentang Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pamekasan No. 9 Tahun 2012","number","9","year","2012","published_date","2012-01-09","effective_date","2012-03-02","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pamekasan","place_of_enactment","Pamekasan","theme","Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

tata - kerja
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD No 1 Seri D
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja
ABSTRAK:	\n \n Menimbang: Bahwa dalam rangka menghadapi perkembangan keadaan dan\r\ntantangan dalam kehidupan masyarakat, diperlukan Satuan Polisi\r\nPamong Praja yang profesional;\r\nb. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun\r\n2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang ditindaklanjuti\r\ndengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011\r\ntentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong\r\nPraja, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 18\r\nTahun 2008 perlu disesuaikan; \n Mengingat: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah Kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2007. \n Materi pokok: KEDUDUKAN, TUGAS DAil FUNGSI, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN, SUSUNAN ORGANISASI, ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PAKAIAN DINAS, PERLENGKAPAN DAN\r\nPERALATAN OPERASIONAL, TATA KERJA, KERJA SAMA DAN KOORDINASI, PEMBINAAN DAN PELAPORAN, PENDANAAN, JABATAN FUNGSIONAL \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2012. \n Mencabut: Peraturan Daerah\r\nKabupaten Pamekasan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan\r\nTata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja \n 10 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini dibentuk untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dan tantangan masyarakat serta menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 terkait Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

\n\n

Satpol PP adalah bagian perangkat daerah yang bertugas menegakkan Peraturan Daerah (Perda), menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat. Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

\n\n

Tugas Satpol PP meliputi penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat. Fungsi Satpol PP mencakup penyusunan program, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dengan instansi lain seperti Kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), pengawasan terhadap masyarakat dan aparatur, serta pengelolaan urusan ketatausahaan.

\n\n

Polisi Pamong Praja berwenang melakukan tindakan penertiban non-yustisial, menindak gangguan ketertiban umum, memfasilitasi perlindungan masyarakat, melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran Perda, dan melakukan tindakan administratif. Mereka juga memiliki hak atas sarana dan prasarana serta fasilitas lain, termasuk tunjangan khusus sesuai kemampuan keuangan daerah. Dalam melaksanakan tugas, Polisi Pamong Praja wajib menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik, membantu menyelesaikan perselisihan warga, melaporkan tindak pidana kepada Kepolisian, dan menyerahkan pelanggaran Perda kepada PPNS.

\n\n

Struktur organisasi Satpol PP terdiri dari Kepala, Sekretariat, Bidang-Bidang (Penegakan Perundang-undangan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Sumber Daya Aparatur, Perlindungan Masyarakat), dan Kelompok Jabatan Fungsional. Di tingkat kecamatan, dapat dibentuk Unit Pelaksana Satpol PP yang dipimpin oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum kecamatan secara ex officio.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur persyaratan pengangkatan dan pemberhentian Polisi Pamong Praja, pendidikan dan pelatihan, pakaian dinas, perlengkapan operasional, tata kerja, kerjasama dan koordinasi, pembinaan dan pelaporan, pendanaan, serta jabatan fungsional.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PAMEKASAN REGENCY GOVERNMENT
LOCAL REGULATION
PAMEKASAN REGENCY
NUMBER 9 OF 2012
ON
ORGANIZATION AND GOVERNANCE
CIVIL SERVICE POLICE UNIT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PAMEKASAN,

\n\n \n \n

Considering :

That in order to face the development of circumstances and challenges in community life, a professional Civil Service Police Unit is needed;
that with the enactment of Government Regulation Number 6 of 2010 on the Civil Service Police Unit which is followed up by Regulation of the Minister of Home Affairs Number 40 of 2011 concerning Guidelines for the Organization and Governance of the Civil Service Police Unit, the Pamekasan Regency Regional Regulation Number 18 of 2008 needs to be adjusted;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation on the Organization and Governance of the Civil Service Police

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ec359984-c103-4c74-8b27-77910058bbb9","actionData","errors"]