[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ec2fc1d4-fcff-4d4f-89a9-84c5613f3d29","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Balangan Nomor 27 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan No. 27 Tahun 2013","number","27","year","2013","published_date","2013-12-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"494821e7-dcec-40a4-8554-58ceda8fc587","Keagamaan & Penyelenggaraan Ibadah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Balangan","place_of_enactment","Paringin","theme","Penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

keagamaan
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 27, LD.2013/NO.27
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-\r\nUndang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji,\r\npengelolaan dan pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji di Daerah dan\r\ntransportasi jemaah haji dari Daerah ke embarkasi dan embarkasi kembali\r\nke Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan ditetapkan\r\ndengan Peraturan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah\r\ntentang Penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah. \n Dasar hukum: UU Nomor 2 Tahun 2003; UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU\r\nNomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor 12 tahun\r\n2008; UU Nomor 13 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 58\r\nTahun 2007; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 79 Tahun 2012;\r\nPermendagri Nomor 13 Tahun 2006; Perda Kabupaten Balangan Nomor 2\r\nTahun 2008; Perda Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang :\r\nPenyelenggaraan Ibadah Haji Di Daerah yang memuat hal-hal, yaitu:\r\na. Ketentuan umum;\r\nb. Panitia penyelenggara ibadah haji daerah;\r\nc. Fasilitasi jemaah haji dari pemerintah daerah;\r\nd. Ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013. \n 7 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Balangan. Latar belakangnya adalah amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang menugaskan Pemerintah Daerah untuk mengelola dan melaksanakan penyelenggaraan ibadah haji di daerahnya, termasuk transportasi jemaah haji dari daerah ke embarkasi dan sebaliknya.

Peraturan ini membentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Daerah yang bertugas melaksanakan pembekalan, pelayanan, dan persiapan pemberangkatan calon jemaah haji. PPIH Daerah terdiri dari tim pemeriksa kesehatan, tim pembekalan, tim pemberangkatan dan penjemputan, tenaga pemandu haji, dan tenaga kesehatan haji. Bupati berwenang membentuk tim-tim tersebut pada SKPD terkait (kesehatan dan keagamaan) dan menetapkan tugas masing-masing tim.

Peraturan ini juga mengatur tentang fasilitasi yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada jemaah haji, meliputi penyediaan transportasi dari daerah ke embarkasi dan sebaliknya, serta pengamanan dan pengawalan jemaah haji. Pemerintah Daerah dapat membentuk tim pengawalan dan pengamanan yang terdiri dari unsur Kepolisian, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP. Pemerintah Daerah juga dapat menyediakan konsumsi selama perjalanan.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BALANGAN
REGIONAL REGULATION OF BALANGAN REGENCY
NUMBER 27 OF 2013
CONCERNING
THE ORGANIZATION OF HAJJ PILGRIMAGE IN THE REGION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BALANGAN,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in accordance with the provisions of Article 35 paragraph (1) and paragraph (2) of Law Number 13 of 2008 concerning the Implementation of the Hajj Pilgrimage, the management and implementation of the hajj pilgrimage in the Region and the transportation of hajj pilgrims from the Region to the embarkation point and embarkation point back to the Region are the responsibility of the Regional Government and stipulated by Regional Regulation;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Implementation of the Hajj Pilgrimage in the Region;

In view of:

Law Number 2

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ec2fc1d4-fcff-4d4f-89a9-84c5613f3d29","actionData","errors"]