[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ec2f5402-b3de-4edc-ae74-c4e1455f2805","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Ungaran Timur","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2003","number","12","year","2003","published_date","2003-08-29","effective_date","2003-09-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"2bf79628-3333-4ba8-b4c8-3748a648a8df","Kebijakan Umum Pemerintah",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Semarang","place_of_enactment","Ungaran","theme","Pembentukan Kecamatan Ungaran Timur","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pembentukan kecamatan
2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2003/NOMOR.21
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan Kecamatan Ungaran Timur
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan semakin meningkatnyajumlah penduduk, \r\nvolume kegiatan pemerintahan den pembangunan, serta \r\nguna lebih memperlancar pelaksanaan tugas-tugas bidang \r\npemerintahan dan pembangunan, dan meningkatkan \r\npelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Ungaran, \r\nmaka dipandang perfu Kecamatan tersebut dikembangkan \r\nmenjadi 2 (dua) Wilayah; bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 \r\ntentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri \r\nDalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 4 Tahun 2000 \r\ntentang Pedoman Pembentukan Kecamatan, ditegaskan \r\nbahwa pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan \r\nPeraturan Daerah; bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, maka \r\ndipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah \r\nKabupaten Semarang tentang Pembentukan Kecamatan \r\nUngaran Timur; \n Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor4 Tahun 2000; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001; Keputusan Menteri Oalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:\r\nBab I Ketentuan Umum\r\nBab II Pembentukan Kecamatan\r\nBab III Ketentuan Peralihan\r\nBab IV Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2003. \n 8 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk mengembangkan Kecamatan Ungaran menjadi dua wilayah, yaitu Kecamatan Ungaran dan Kecamatan Ungaran Timur, dengan harapan dapat mempercepat proses perkembangan Kota Ungaran dan sekitarnya serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Pembentukan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan.

Kecamatan Ungaran Timur meliputi Kelurahan Gedanganak, Kelurahan Kalirejo, Kelurahan Beji, Kelurahan Susukan, Kelurahan Sidomulyo, Desa Mluweh, Desa Kalikayen, Desa Kawengen, Desa Kalongan, dan Desa Leyangan. Pusat pemerintahan Kecamatan Ungaran Timur berlokasi di Desa Kalongan. Batas wilayah Kecamatan Ungaran Timur tercantum dalam peta lampiran Peraturan Daerah ini.

","transitional_provisions","1. Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Ungaran Timur akan berlaku efektif terhitung mulai tanggal 1 Januari 2006.\n2. Selama belum ditetapkannya Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, seluruh kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan tetap dilayani di Kecamatan Ungaran.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF SEMARANG REGENCY
YEAR 2003 NUMBER 21

REGIONAL REGULATION OF SEMARANG REGENCY
NUMBER 12 OF 2003
ON
FORMATION OF EAST UNGARAN SUB-DISTRICT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SEMARANG,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that with the increasing population, volume of government and development activities, and in order to further facilitate the implementation of tasks in the fields of government and development, and improve services to the community in Ungaran Sub-district, it is deemed necessary to develop the Sub-district into 2 (two) Regions;
that in connection with the above and with the enactment of Law Number 22 of 1999 on Regional Government and Decree of the Minister of Home Affairs and Regional Autonomy Number 4 of 2000 on Guidelines for the Establishment of Sub-districts, it is emphasized that the establishment of Sub-districts is stipulated by Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ec2f5402-b3de-4edc-ae74-c4e1455f2805","actionData","errors"]