Peraturan Daerah ini mengatur tentang pedoman pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Kabupaten Pemalang. Latar belakang pembentukan BUM Desa adalah untuk meningkatkan potensi ekonomi, sumber daya manusia, dan sumber daya alam desa, serta kesejahteraan masyarakat desa, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tujuan pendirian BUM Desa meliputi peningkatan perekonomian desa, optimalisasi aset desa, peningkatan usaha masyarakat, pengembangan kerjasama usaha antar desa, penciptaan peluang kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan pendapatan asli desa.
Ketentuan substansial mencakup:
- Pendirian BUM Desa melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- Pembentukan BUM Desa bersama untuk kerjasama antar desa.
- Organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari penasihat (ex officio Kepala Desa), pelaksana operasional, dan pengawas.
- Kewajiban dan kewenangan masing-masing organ pengelola.
- Jenis usaha BUM Desa meliputi usaha jasa, penyaluran bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, dan industri kerajinan rakyat.
- Modal BUM Desa bersumber dari APB Desa dan penyertaan modal masyarakat.
- Klasifikasi jenis usaha BUM Desa meliputi bisnis sosial, penyewaan barang, perantara, produksi/perdagangan, keuangan mikro, dan usaha bersama.
- Penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban BUM Desa, termasuk rencana kerja, anggaran, laporan keuangan, dan bagi hasil usaha.
- Pembinaan dan pemeriksaan BUM Desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Desa.
- Pembubaran BUM Desa berdasarkan Musyawarah Desa atau Keputusan Pemerintah Desa.
di desktop Anda.