[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ec280c4d-de11-45d9-8502-cb9c562e320d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":82,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2021 tentang PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2021","number","5","year","2021","published_date","2021-11-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"403c0907-930b-445f-889a-b2f68d1dd407","Perlindungan Keluarga & Anak","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kubu Raya","place_of_enactment","Sungai Raya","theme","PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERLINDUNGAN KELUARGA
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2021/NO.5, LL Kab. Kubu Raya : 25 HAL
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA
ABSTRAK:	\n \n bahwa pembangunan daerah mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk pembangunan keluarga sebagai unit sosial terkecil masyarakat yang harus dibina dan dikembangkan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai cita-cita luhur dan jati diri bangsa Indonesia \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.35 Tahun 2007, UU No.52 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.87 Tahun 2014, \n Ketentuan Umum; Perencanaan; Pelaksanaan; Wali Anak dan Pengampunan; Wali Anak dan Pengampunan; Kelembagaan; Koordinasi; Kerjasama; Sistem Informasi; Penghargaan dan Dukungan; Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2021. \n 15 halaman dan 10 halaman lampiran \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan dan meningkatkan kemampuan serta tanggung jawab Pemerintah Daerah, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha dalam menciptakan dan mengoptimalkan ketahanan keluarga. Pembangunan ketahanan keluarga dilaksanakan berdasarkan norma agama, perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, kekeluargaan, keterpaduan, partisipatif, legalitas, dan non-diskriminatif.

\n\n

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dengan tujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur melalui pembangunan keluarga yang terencana.

\n\n

Ketentuan Substansial:

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk memfasilitasi pembangunan ketahanan keluarga melalui berbagai upaya, termasuk penerapan nilai agama, strukturisasi keluarga, peningkatan ketahanan fisik dan ekonomi keluarga, serta ketahanan sosial psikologi. Pemerintah Daerah juga menyusun rencana jangka panjang, menengah, dan tahunan pembangunan ketahanan keluarga yang terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah.

\n\n

Peran serta berbagai pihak seperti keluarga, calon pasangan menikah, masyarakat, dan dunia usaha juga diatur dalam peraturan ini. Keluarga memiliki hak dan kewajiban dalam pembangunan ketahanan keluarga, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar dan pengembangan kualitas diri. Calon pasangan menikah berhak mendapatkan informasi dan bimbingan terkait perkawinan, serta pemeriksaan kesehatan pranikah. Masyarakat dapat berperan serta melalui berbagai kegiatan yang mendukung ketahanan keluarga, sementara dunia usaha wajib berperan serta dalam pembangunan ketahanan keluarga kepada karyawan dan keluarganya.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur mengenai wali anak dan pengampuan, kelembagaan (pembentukan tim pembina ketahanan keluarga daerah dan motivator ketahanan keluarga daerah), koordinasi antar instansi, kerja sama dengan pihak lain, sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga, serta pemberian penghargaan dan dukungan atas keberhasilan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga.

","transitional_provisions","1. Kerja sama atau kemitraan masyarakat dengan organisasi sosial kemasyarakatan asing yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KUBU RAYA
THE PROVINCE OF WEST KALIMANTAN
REGIONAL REGULATION OF KUBU RAYA REGENCY
NUMBER 5 OF 2021
ON
IMPLEMENTATION OF FAMILY RESILIENCE DEVELOPMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KUBU RAYA,

\n\n \n \n

Considering :

that regional development includes all dimensions and aspects of life, including family development as the smallest social unit of society that must be fostered and developed to realize a just and prosperous society in accordance with the noble ideals and identity of the Indonesian nation;
that to implement the provisions of Article 47 of Law Number 52 of 2009 on Population Development and Family Development, the Kubu Raya Regency Government establishes a family development policy through fostering family resilience and welfare;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ec280c4d-de11-45d9-8502-cb9c562e320d","actionData","errors"]