[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ec18b992-daf9-4a05-a48a-0b07e4bbd13f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2018 tentang PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2018","number","5","year","2018","published_date","2018-08-13","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Dharmasraya","place_of_enactment","Pulau Punjung","theme","PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Perizinan, Pelayanan Publik-
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2018 NOMOR 5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
ABSTRAK:	\n \n bahwa pelayanan publik merupakan urusan pemerintahan daerah yang harus senantiasa dilakukan peningkatan kualitasnya sesuai denga ketentuan peraturan perundang- undangan guna menjamin kesederhanaan, kemudahan dan kemanfaatan bagi masyarakat;\r\nbahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan didukung dengan adanya kemajuan teknologi, maka pemerintah Kabupaten Dharmasraya dituntut untuk melakukan peningkatan dan perbaikan pelayanan publik;\r\nbahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik serta mempertegas hak dan kewajiban setiap warga masyarakat, korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang memberi dasar pengaturan yang jelas;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik , dengan Sistematika sebagai berikut :\r\n1. KETENTUAN UMUM;\r\n2. AZAS;\r\n3. PEMBINA DAN PENANGGUNG JAWAB;\r\n4. HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN;\r\n5. PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK;\r\n6. KERJASAMA PENYELENGGARA;\r\n7. PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI;\r\n8. PEMANTAUAN DAN EVALUASI;\r\n9. PERAN SERTA MASYARAKAT;\r\n10. KERAHASIAAN DOKUMEN;\r\n11. PENGAWASAN;\r\n12. PENYELESAIAN PENGADUAN;\r\n13. KETENTUAN SANKSI;\r\n14. KETENTUAN PENUTUP\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2018. \n 41 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara pelayanan publik. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik seiring dengan kemajuan teknologi dan kompleksitas kebutuhan masyarakat.

Ketentuan Substansial:

Pembagian Kewenangan: Bupati adalah pembina penyelenggaraan pelayanan publik yang bertugas melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi. Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk mengkoordinasikan kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik dan melaporkan kepada pembina.

Ruang Lingkup Kegiatan yang Diatur: Peraturan ini mengatur pelayanan pengadaan barang dan jasa publik, pelayanan informasi publik, dan pelayanan administratif.

Hak dan Kewajiban Subjek Hukum:

Penyelenggara: Berhak memberikan pelayanan tanpa hambatan, melakukan kerjasama, mendapatkan anggaran, membela diri terhadap tuntutan yang tidak sesuai, dan menolak permintaan yang bertentangan dengan peraturan. Berkewajiban menyusun standar pelayanan, maklumat pelayanan, menempatkan pelaksana yang kompeten, menyediakan sarana dan prasarana, memberikan pelayanan berkualitas, dan melakukan pengelolaan pengaduan.
Pelaksana: Berkewajiban melakukan kegiatan pelayanan sesuai penugasan, memberikan pertanggungjawaban, dan memenuhi panggilan hukum. Dilarang merangkap jabatan, meninggalkan tugas tanpa alasan yang sah, menambah pelaksana tanpa persetujuan, membuat perjanjian kerjasama tanpa persetujuan, melanggar asas pelayanan publik, dan menerima imbalan dari masyarakat.
Masyarakat: Berhak mendapat pelayanan berkualitas, mengetahui standar pelayanan, mengawasi pelaksanaan standar, mendapat tanggapan atas pengaduan, mendapat advokasi, dan menggugat penyelenggara yang merugikan. Berkewajiban mematuhi standar pelayanan, menjaga sarana dan prasarana, dan berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Peraturan ini juga mengatur pola pelayanan, manajemen pelayanan, standar pelayanan, tata perilaku penyelenggara, peningkatan kualitas pelayanan publik, sistem informasi pelayanan publik, pengelolaan sarana dan prasarana, pelayanan khusus, biro jasa pelayanan, biaya pelayanan publik, kerjasama penyelenggara, pemanfaatan teknologi informasi, pemantauan dan evaluasi, peran serta masyarakat, dan kerahasiaan dokumen.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 13, Pasal 14, Pasal 20, ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22, Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 40 ayat (1), Pasal 43 ayat (1), Pasal 50 ayat (1), Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administrasi.\n2. Sanksi administrasi dapat berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat, mutasi jabatan, pembebasan tugas dan jabatan dalam waktu tertentu, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, dan/atau pemberhentian tidak dengan hormat.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF DHARMASRAYA
WEST SUMATERA PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF DHARMASRAYA REGENCY
NUMBER 5 OF 2018
CONCERNING
ORGANIZATION OF PUBLIC SERVICE
COPY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF DHARMASRAYA,

\n\n \n \n

Considering:

that public service is a governmental affair that must always be improved in quality in accordance with the provisions of laws and regulations in order to guarantee simplicity, convenience and benefits for the community;
that to meet the increasingly complex needs of the community and supported by technological advances, the Dharmasraya Regency government is required to improve and repair public services;
that as an effort to improve quality and guarantee the provision of public services and to reaffirm the rights and obligations of every citizen, corporation in the organization of public services, legal norms are needed that provide a clear basis for

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ec18b992-daf9-4a05-a48a-0b07e4bbd13f","actionData","errors"]