[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ec0e5652-d41f-49fc-940d-9c14fc5eea34","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":86,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak","short_title","Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 25 Tahun 2021","number","25","year","2021","published_date","2021-04-06","effective_date","2021-04-07","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6910a8b1-2cbb-425c-8ca9-861501b76ebd","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Presiden (Perpres)","short_name","PERPRES","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"403c0907-930b-445f-889a-b2f68d1dd407","Perlindungan Keluarga & Anak",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kebijakan - Kabupaten/Kota - Layak Anak
2021
Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 25, LN.2021/No.96, jdih.setkab.go.id : 7 hlm.
Peraturan Presiden (PERPRES) TENTANG Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (6) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlu menetapkan Perpres tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. \n Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 23 Tahun 2002. \n Perpres ini mengatur mengenai kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang terdiri atas dokumen nasional kebijakan KLA dan rencana aksi nasional penyelenggaraan KLA. Kebijakan KLA bertujuan untuk mewujudkan kabupaten/kota di seluruh Indonesia menjadi KLA dan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Dalam Perpres ini juga diatur mengenai peran serta masyarakat, media massa, dan dunia usaha yang berperan dalam penyelenggaraan KLA. Peran masyarakat tersebut dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga pendidikan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2021. \n Lampiran : 2 Lamp. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Presiden ini bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di seluruh Indonesia, dengan menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Kebijakan ini menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Kebijakan KLA terdiri dari Dokumen Nasional Kebijakan KLA dan Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA, yang mencakup lima klaster hak anak: hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus. Penyelenggaraan KLA melibatkan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan penetapan peringkat, serta diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. Pemerintah daerah kabupaten/kota bertanggung jawab menyelenggarakan KLA melalui integrasi kebijakan dan program pembangunan. Masyarakat, media massa, dan dunia usaha juga berperan dalam penyelenggaraan KLA. Pendanaan kebijakan ini bersumber dari APBN, APBD, dan sumber lain yang sah.

","transitional_provisions","

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan mengenai Kabupaten/Kota Layak Anak dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.

","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENTIAL REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 25 OF 2021
CONCERNING
CHILD-FRIENDLY REGENCY/CITY POLICY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that to implement the provisions of Article 21 paragraph (6) of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, it is necessary to stipulate a Presidential Regulation on Child-Friendly Regency/City Policy;

In view of:

Article 4 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia;
Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2002 Number 109, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4235) as amended several times, most recently by Law Number 17 of 2016 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2016 concerning the Second Amendment to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ec0e5652-d41f-49fc-940d-9c14fc5eea34","actionData","errors"]