[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ebfc23a2-110e-4ed8-b552-05943317f5c9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Keprotokolan di Lingkungan Lembaga\r\nPerlindungan Saksi dan Korban","short_title","Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 3 Tahun 2024","number","3","year","2024","published_date","2024-10-04","effective_date","2024-10-17","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","f98030fc-1f84-4f8f-958c-028e24928665","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban","short_name","Peraturan LPSK","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis","tags",[],"location","Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pedoman Teknis Keprotokolan di Lingkungan Lembaga\r\nPerlindungan Saksi dan Korban","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pedoman Teknis - Keprotokolan - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
2024
Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban NO. 3, BN 2024 (704); 35 hlm
Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban TENTANG Pedoman Teknis Keprotokolan di Lingkungan Lembaga\r\nPerlindungan Saksi dan Korban
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk menyelenggarakan kegiatan keprotokolan\r\nyang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010\r\ntentang Keprotokolan, sehingga perlu diatur mengenai\r\npedoman teknis keprotokolan di lingkungan Lembaga\r\nPerlindungan Saksi dan Korban \n Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 31 Tahun 2014; UU Nomor 24 Tahun 2009; UU Noor 9 Tahun 2010; PP Nomor 39 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah PP Nomor 56 Tahun 2019; Perpres Nomor 11 Tahun 1959; Perpres Nomor 71 Tahun 2018 \n Peraturan ini mengatur kegiatan keprotokolan untuk memberikan acuan\r\nsecara teknis bagi pimpinan dan pegawai di lingkungan LPSK\r\ndalam penyelenggaraan kegiatan Keprotokolan yang meliputi a. Tata Tempat; \r\nb. Tata Upacara; dan\r\nc. Tata Penghormatan; penyelenggaraan keprotokolan pada acara kenegaraan dan acara resmi; aturan tamu negara, tamu pemerintah, dan/atau tamu lembaga negara lainnya; jamuan resmi \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2024. \n 35 hlm; hlm 1 sd 21 batang tubuh, hlm 22 sd 35 lampiran \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Keprotokolan di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bertujuan untuk menyelenggarakan keprotokolan yang profesional, tertib, dan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Latar belakangnya adalah perlunya pedoman teknis keprotokolan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, guna memberikan landasan hukum yang jelas bagi pelaksanaan keprotokolan di LPSK.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\n\n

Definisi dan Tujuan: Menjelaskan definisi keprotokolan, acara kenegaraan, acara resmi, tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan. Tujuannya adalah memberikan acuan teknis bagi pimpinan dan pegawai LPSK dalam penyelenggaraan kegiatan keprotokolan.
Penyelenggaraan Keprotokolan: Menetapkan bahwa penyelenggaraan keprotokolan dilaksanakan oleh unit kerja yang menangani urusan keprotokolan atau pegawai yang ditugaskan, serta meliputi acara kenegaraan dan acara resmi.
Tata Tempat: Mengatur tata tempat dalam acara kenegaraan dan acara resmi, termasuk urutan tempat duduk bagi pejabat negara, pejabat pemerintahan, pimpinan LPSK, perwakilan negara asing, dan tokoh masyarakat tertentu.
Tata Upacara: Mengatur tata upacara bendera dan bukan upacara bendera, termasuk tata urutan acara, tata bendera negara, tata lagu kebangsaan, dan tata pakaian.
Tata Penghormatan: Mengatur tata penghormatan dengan bendera negara, lagu kebangsaan, dan bentuk penghormatan lainnya.
Kunjungan Kerja: Mengatur kelengkapan dan koordinasi yang diperlukan dalam kunjungan kerja dalam negeri dan luar negeri.
Tamu Negara: Mengatur penerimaan Tamu Negara, tamu pemerintah, dan tamu lembaga negara lainnya, termasuk pengaturan keprotokolan sebagai penghormatan.
Jamuan Resmi: Mengatur penyelenggaraan jamuan resmi untuk menghormati tamu-tamu setingkat pejabat negara atau pejabat eselon I dari luar negeri.
Pemantauan dan Evaluasi: Mengatur kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan keprotokolan untuk memastikan kelancaran dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan.

\n\n

Peraturan ini juga memberikan kekhususan penyelenggaraan keprotokolan di daerah khusus atau istimewa, dengan menghormati kekhususan daerah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE WITNESS AND VICTIM PROTECTION AGENCY
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 3 OF 2024
REGARDING
TECHNICAL GUIDELINES FOR PROTOCOL
WITHIN THE WITNESS AND VICTIM PROTECTION AGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

CHAIRMAN OF THE WITNESS AND VICTIM PROTECTION AGENCY,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to organize professional, orderly and smooth protocol and in accordance with applicable regulations, it is necessary to prepare technical guidelines for protocol within the Witness and Victim Protection Agency;
that in order to organize protocol activities in accordance with Law Number 9 of 2010 concerning Protocol, it is necessary to regulate technical guidelines for protocol within the Witness and Victim Protection Agency;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regulation of the Witness and Victim Protection Agency

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ebfc23a2-110e-4ed8-b552-05943317f5c9","actionData","errors"]