[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ebfb7549-9663-4049-96ee-fa99fc5ad690","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kabupaten Kendal","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2012","number","4","year","2012","published_date","2012-09-05","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kendal","place_of_enactment","Kendal","theme","Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kabupaten Kendal","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pelayanan Publik
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2012/NO.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kabupaten Kendal
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan menjamin\r\npenyediaan pelayanan publik serta untuk memberikan\r\nperlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan\r\nwewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik,\r\nharus diterapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan\r\nyang baik; \r\nbahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan\r\npelayanan publik secara terintegrasi dan \r\nberkesinambungan dalam upaya memenuhi harapan dan\r\ntuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik; \r\nbahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik\r\nsebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf b, perlu\r\nnorma hukum yang mengatur penyelenggaraan pelayanan\r\npublik secara berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan \r\nsebagai upaya memberikan \r\nperlindungan atas hak-hak publik; \r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk\r\nPeraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan\r\nPublik di Kabupaten Kendal; \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang\r\nPenyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kabupaten Kendal\r\nyang meliputi\r\nMaksud, Tujuan, Asas, Prinsip Dan Ruang Lingkup, Pembina Organisasi Penyelenggara Dan Penataan Pelayanan Publik, Hak, Kewajiban, Dan Larangan, Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Peran Serta Masyarakat, Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK), Kerahasiaan Dokumen, Pengawasan, Ketentuan Sanksi.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2012. \n 38 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Kendal dengan maksud memberikan kepastian hukum dan memenuhi hak-hak masyarakat secara berkualitas, terintegrasi, dan berkesinambungan. Tujuannya adalah mewujudkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan publik yang efektif dan efisien, serta mencegah Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Peraturan ini juga bertujuan untuk mewujudkan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) dan batasan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak terkait.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n1. **Pembina, Penanggung Jawab, dan Penyelenggara:** Bupati sebagai Pembina, Sekretaris Daerah sebagai penanggung jawab, dan Kepala SKPD serta Direksi BUMD sebagai penyelenggara pelayanan publik.\n2. **Organisasi Penyelenggara:** Kewajiban menyelenggarakan pelayanan publik sesuai tugas pokok dan fungsi, termasuk pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan, informasi, pengawasan internal, penyuluhan, dan konsultasi.\n3. **Akuntabilitas:** Penyelenggara wajib mempertanggungjawabkan keputusan kepada Pembina dan melakukan pengawasan serta pengendalian pelayanan.\n4. **Monitoring dan Evaluasi:** Penyelenggara wajib melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksana secara berkala dan berkelanjutan.\n5. **Hubungan Antar Penyelenggara:** Kerja sama antar penyelenggara untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan.\n6. **Kerja Sama dengan Pihak Lain:** Penyerahan sebagian tugas penyelenggaraan pelayanan publik kepada pihak lain melalui perjanjian.\n7. **Hak dan Kewajiban:** Hak dan kewajiban penyelenggara, pelaksana, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.\n8. **Pola Pelayanan:** Pola pelayanan dapat berupa fungsional, terpusat, terpadu (satu atap atau satu pintu), dan gugus tugas.\n9. **Standar Pelayanan:** Penyelenggara wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik dengan mengikutsertakan masyarakat.\n10. **Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik:** Melalui Gugus Kendali Mutu dan Indeks Kepuasan Masyarakat.\n11. **Maklumat Pelayanan:** Penyelenggara wajib menyusun dan menetapkan Maklumat Pelayanan.\n12. **Sistem Informasi Pelayanan Publik:** Penyelenggaraan sistem informasi yang mudah diakses masyarakat.\n13. **Pengelolaan Sarana dan Prasarana:** Pengelolaan sarana, prasarana, dan fasilitas pelayanan publik secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.\n14. **Pelayanan Akses Khusus:** Penyediaan sarana dan prasarana bagi kelompok rentan.\n15. **Biaya/Tarif Pelayanan Publik:** Biaya/tarif pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab daerah dan/atau masyarakat.\n16. **Penanganan Pengaduan:** Pemerintah Daerah wajib menyusun mekanisme penanganan pengaduan dan menyediakan sarana pengaduan.\n17. **Pemanfaatan Teknologi Informasi:** Pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.\n18. **Peran Serta Masyarakat:** Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.\n19. **Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK):** Penetapan RAD-PK untuk meningkatkan pelayanan publik.\n20. **Kerahasiaan Dokumen:** Penyelenggara wajib menjamin ketersediaan dokumen yang autentik dan terpercaya.\n21. **Pengawasan:** Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh pengawas internal dan eksternal.","transitional_provisions","1. Paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, seluruh penyelenggaraan pelayanan publik wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 16 ayat (2) dan (3), Pasal 20 huruf g, dan Pasal 22 huruf e dikenai sanksi teguran tertulis.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 15 ayat (1) dan (2), Pasal 18 ayat (1) huruf b dan e, Pasal 20 huruf e dan f, Pasal 21 huruf a, Pasal 22 huruf b, Pasal 34 ayat (2), dan Pasal 35 ayat (3) dikenai sanksi teguran tertulis, dan jika dalam 3 bulan tidak dilaksanakan, dikenai sanksi pembebasan dari jabatan.\n3. Pelanggaran terhadap Pasal 20 huruf c, d, h, i, Pasal 33 ayat (3), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 ayat (1), dan Pasal 39 ayat (1) dikenai sanksi penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala selama paling lama 1 tahun.\n4. Pelanggaran terhadap Pasal 16 ayat (1), Pasal 20 huruf b, e, j, k, l, Pasal 21 huruf b, c, d, e, Pasal 22 huruf a, d, Pasal 26 ayat (2) dan (4), dan Pasal 32 dikenai sanksi pembebasan dari jabatan.\n5. Pelanggaran terhadap Pasal 20 huruf a, Pasal 26 ayat (1) dikenai sanksi pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.\n6. Pelanggaran oleh penyelenggara Pasal 7 ayat (2) huruf c dan Pasal 8 ayat (1) huruf c terhadap Pasal 20 huruf a dikenai sanksi pembekuan misi dan/atau izin yang diterbitkan oleh instansi Pemerintah Daerah.\n7. Jika dalam 6 bulan penyelenggara yang dikenai sanksi pada poin 6 tidak melakukan perbaikan kinerja, dikenai sanksi pencabutan izin yang diterbitkan oleh instansi Pemerintah Daerah.\n8. Pelanggaran terhadap Pasal 34 ayat (1) yang mengakibatkan luka, cacat tetap, atau hilangnya nyawa dikenai sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan.\n9. Pelanggaran terhadap Pasal 34 ayat (1) yang mengakibatkan kerugian negara dikenai denda yang besarnya ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KENDAL
REGIONAL REGULATION OF KENDAL REGENCY
NUMBER 4 OF 2012
ON
PUBLIC SERVICE ORGANIZATION IN KENDAL REGENCY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KENDAL,

Considering :

that in order to improve the quality and guarantee the provision of public services and to provide protection for the public from abuse of authority in the implementation of public services, the principles of good governance must be applied;
that the Regional Government is obliged to organize public services in an integrated and sustainable manner in an effort to meet the expectations and demands of the public for the quality of public services;
that in order to improve the quality of public services as referred to in consideration letter b, it is necessary to have legal norms that regulate the provision of quality, integrated and sustainable public services as an effort to provide protection for public rights;
that based on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ebfb7549-9663-4049-96ee-fa99fc5ad690","actionData","errors"]