[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ebe11ada-d354-4340-8d33-8ef0fc918ef8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2020","number","6","year","2020","published_date","2020-12-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan","place_of_enactment","Banjarmasin","theme","Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2020/NO.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat\r\n
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera, tentram dan tertib diperlukan peran serta Pemerintah Daerah dalam menjaga ketentraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat. Sesuai Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Provinsi mempunyai kewenangan\r\ndalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat, sehingga perlu \r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan \r\nKetenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat. \n Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU 25 Tahun 1956 Jo. UU Nomor 21 Tahun 1958; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 2 Tahun 2018; PP Nomor 16 Tahun 2018; PP Nomor 28 Tahun 2018; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Permendagri Nomor 26 Tahun 2020.\r\n\r\n \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, dengan ruang lingkup: a. kewenangan Pemerintah Provinsi; \r\nb. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; \r\nc. penyelenggaraan pelindungan masyarakat; \r\nd. tugas pembantuan dan koordinasi; \r\ne. penguatan kelembagaan Satpol PP; \r\nf. peran serta masyarakat; \r\ng. pembinaan dan pengawasan;\r\nh. pelaporan; \r\ni. kerjasama;\r\nj. pendanaan; \r\nk. ketentuan penyidikan; dan\r\nl. sanksi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020. \n 21 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, tentram, dan tertib melalui peran serta Pemerintah Daerah dalam menjaga ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat. Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dilaksanakan berdasarkan kewenangan Pemerintah Provinsi dan kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Kabupaten/Kota.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup penanganan Gangguan Trantibum yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh Satpol PP, yang dapat melibatkan pihak lain seperti perangkat daerah terkait, Pemerintah Daerah Provinsi yang berbatasan langsung, instansi vertikal, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau Pemerintah Desa. Penanganan Gangguan Trantibum dilakukan untuk memelihara dan menciptakan kondisi tenteram dan tertib di berbagai bidang seperti jalan, sungai, kawasan pesisir, lingkungan, sumber daya mineral, kehutanan, perizinan, pendidikan, kesehatan, sosial, tata ruang, perpajakan dan retribusi daerah, aset daerah, dan keadaan bencana.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur hak dan kewajiban masyarakat, termasuk larangan melakukan tindakan tertentu yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta kewajiban mematuhi perintah dan/atau larangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal penanganan bencana. Selain itu, diatur pula mengenai penyelenggaraan pelindungan masyarakat melalui kegiatan pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat, serta pembatasan kegiatan masyarakat dalam hal terjadi bencana yang berdampak luas.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar Gangguan Trantibum dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.\n2. Sanksi administratif dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara izin, pencabutan tetap izin, paksaan pemerintahan, denda administratif, dan/atau sanksi administratif tertentu lainnya.\n3. Sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY

GOVERNOR OF SOUTH KALIMANTAN

REGIONAL REGULATION OF SOUTH KALIMANTAN PROVINCE
NUMBER 6 OF 2020
CONCERNING
ORGANIZATION OF PUBLIC PEACE, PUBLIC ORDER,
AND COMMUNITY PROTECTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ebe11ada-d354-4340-8d33-8ef0fc918ef8","actionData","errors"]