[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ebd72393-4117-4bfa-996b-c728bc7a4084","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_57":58,"_59":60,"_64":65,"_69":70,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":-5,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":81,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karimun Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karimun Nomor 49 Tahun 2020","number","49","year","2020","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":50,"_53":54,"_55":56},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":58,"_53":61,"_62":63},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[66],{"_6":67,"_53":68,"_55":-5},"ada340fa-4cda-4998-83a8-86cf128dcc27","Penanganan Pandemi","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Karimun","place_of_enactment","Tanjung Balai Karimun","theme","Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 49, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020 NOMOR 50
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:	\n \n dalam rangka melaksanakan Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, maka perlu m enetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;\r\n \n Pasal 18 ayat (6) UUDTahun 1945;UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 36 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Inpres No. 6 Tahun 2020; Keppres No. 7 Tahun 2020; Permenkes No. 1501/Menkes/Per/X/2010; PMK No. 82 Tahun 2014; Peraturan BNPB No. 5 Tahun 2018; Permendagri No. 20 Tahun 2020; Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/104/2020; Surat Edaran Mendagri No. 440/2622/SJ; Kepmenkes No. HK.01.07/Menkes/382/2020; Instruksi Mendagri No. 4 Tahun 2020; Perda Kab. Karimun No. 7 Tahun 2020 \n Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang penerapan disiplin dan upaya penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Tidak Ada \n 9 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menerapkan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Karimun, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020.

\r\n

Ketentuan Substansial:

\r\n

Peraturan ini mengatur kewajiban bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum untuk melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan. Kewajiban tersebut meliputi penggunaan masker, mencuci tangan, pembatasan interaksi fisik, menghindari kerumunan, meningkatkan daya tahan tubuh, menunjukkan surat hasil Rapid Test atau Surat Keterangan Kesehatan, dan mengunduh aplikasi Health Alert Card (eHAC) atau mengisi formulir Health Alert Card.

\r\n

Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum, kewajiban meliputi sosialisasi, penyediaan sarana cuci tangan, upaya identifikasi dan pemantauan kesehatan, pengaturan jaga jarak, pembersihan dan disinfeksi lingkungan, penegakan kedisiplinan, dan fasilitasi deteksi dini.

\r\n

Pengelola kegiatan yang memungkinkan kerumunan massa wajib mengajukan surat permohonan rekomendasi kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan COVID-19 Kecamatan. Tempat dan fasilitas umum yang diatur meliputi perkantoran, sekolah, tempat ibadah, stasiun, terminal, pelabuhan, bandar udara, transportasi umum, toko, pasar, apotek, warung makan, perhotelan, tempat wisata, fasilitas pelayanan kesehatan, dan area publik.

\r\n

Bupati menugaskan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini, yang dapat melibatkan pembentukan Tim dan melibatkan instansi vertikal.

","transitional_provisions","sanctions","1. Perorangan yang melanggar protokol kesehatan dikenakan sanksi berupa teguran lisan/tertulis, kerja sosial (membersihkan fasilitas umum), atau denda administratif Rp50.000.\r\n2. Pelaku usaha/pengelola tempat umum yang melanggar dikenakan sanksi berupa teguran lisan/tertulis, penghentian sementara operasional, denda administratif (bervariasi sesuai jenis tempat), atau pencabutan izin usaha.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KARIMUN
RIAU ISLANDS PROVINCE

REGULATION OF REGENT OF KARIMUN
NUMBER 49 OF 2020
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF DISCIPLINE AND ENFORCEMENT OF HEALTH PROTOCOLS AS AN
EFFORT TO PREVENT AND CONTROL CORONA VIRUS DISEASE 2019

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KARIMUN

Considering:

that in order to implement Presidential Instruction Number 6 of 2020 concerning the Improvement of Discipline and Enforcement of Health Protocols in the Prevention and Control of Corona Virus Disease 2019 and Instruction of the Minister of Home Affairs Number 4 of 2020 concerning Technical Guidelines for Regional Head Regulations in the Context of Implementing Discipline and Enforcement of Health Protocols as an Effort to Prevent and Control Corona Virus Disease 2019, it is necessary to stipulate a Regent Regulation concerning the Implementation of Discipline and Enforcement of Health Protocols as an Effort to Prevent and Control Corona

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ebd72393-4117-4bfa-996b-c728bc7a4084","actionData","errors"]