[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ebd3e876-43dc-4dad-9bd3-1450e59818e2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangka Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pemberian Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dalam Wilayah Kabupaten Bangka Barat","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat No. 5 Tahun 2006","number","5","year","2006","published_date","2006-04-26","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bangka Barat","place_of_enactment","Mentok","theme","Pemberian Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dalam Wilayah Kabupaten Bangka Barat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMBERIAN-SURAT-IZIN-TEMPAT-USAHA-(SITU)-DALAM-WILAYAH-KABUPATEN-BANGKA-BARAT
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD No.1 Seri C 2006/TLD No.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pemberian Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dalam Wilayah Kabupaten Bangka Barat
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka menciptakan ketertiban dan keamanan serta kenyamanan dalam bidang usaha, perlu dilakukan pengaturan pemberian Surat Izin Tempat Usaha. \n Dasar hukum peraturan ini adalah UU No. 27 Thn 2000; UU No. 34 Thn 2000; UU No. 5 Thn 2003; UU No. 10 Thn 2004; UU No. 32 Thn 2004; UU No. 33 Thn 2004; PP No. 25 Thn 2000; PP no. 66 Thn 2001; Perda Kab. Bangka Barat No. 3 Thn 2005. \n Dalam peraturan ini diatur tentang Pemberian Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Dalam Wilayah Kabupaten Bangka Barat; Izin Tempat Usaha; Tempat Usaha; Tata Cara Pengajuan Permohonan Izin; Nama, Subjek dan Objek Retribusi; Jangka Waktu Berlakunya Izin; Golongan Retribusi; Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; Instansi Pemungut; Tata Cara Pemungutan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Pidana; Penyidikan; Ketentuan Peralihan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 16 hlm (lamp 6 hlm) \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pemberian Surat Izin Tempat Usaha (SITU) di wilayah Kabupaten Bangka Barat. Latar belakangnya adalah untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan kenyamanan dalam bidang usaha serta meningkatkan pendapatan asli daerah. Setiap tempat usaha di wilayah daerah harus memiliki izin dari Pemerintah Daerah yang dikeluarkan oleh Bupati. Izin dapat diberikan kepada Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, Badan Usaha/Koperasi, Yayasan, Usaha Perorangan, dan Penanaman Modal Dalam Negeri. Penambahan atau perubahan jenis usaha yang mengubah klasifikasi izin, serta pemindahan lokasi usaha atau pengalihan hak atas usaha, mengharuskan pembuatan izin baru. Badan usaha seperti CV, PT, dan Firma yang memiliki beberapa jenis usaha harus membuat izin usaha sesuai dengan jumlah jenis usaha yang dikelola dalam akta notaris. Satu lokasi/ruang hanya dapat digunakan untuk satu jenis usaha, kecuali terdapat pemisah atau penyekat dinding. Permohonan SITU diajukan kepada Bupati dengan melengkapi syarat-syarat yang ditentukan dan dikenakan retribusi. Surat Izin Tempat Usaha diberikan untuk waktu yang tidak terbatas selama usaha masih berjalan dan harus didaftar ulang setiap 2 tahun sekali.

","transitional_provisions","1. Semua perizinan dan ketentuan yang mengatur tentang Surat Izin Tempat Usaha yang telah diterbitkan sebelum diberlakukan Peraturan Daerah ini, hak dan kewajiban dinyatakan masih tetap berlaku dan harus menyesuaikan dengan Perda ini.","sanctions","1. Setiap wajib retribusi yang karena sengaja dan atau kelalaiannya melanggar ketentuan dan atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION
GOVERNMENT OF WEST BANGKA REGENCY
NUMBER 5 OF 2006
CONCERNING
ISSUANCE OF BUSINESS LICENSE (SITU)
WITHIN THE WEST BANGKA REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF WEST BANGKA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that in order to create order and security as well as comfort in the business sector, it is necessary to regulate the issuance of Business License; \n that to regulate as referred to in letter a, it needs to be regulated and stipulated by a Regional Regulation; \n \n
In view of:	\n \n Law Number 27 of 2000 concerning the Establishment of the Bangka Belitung Islands Province (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 217 of 2000, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4033); \n Law Number 34 of 2000 concerning Amendments to Law Number 18 of 1997 concerning Regional Tax and Regional Retribution (State

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ebd3e876-43dc-4dad-9bd3-1450e59818e2","actionData","errors"]