[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ebd1f27b-b7ee-4531-bf4c-9acadff8b391","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh","short_title","Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2000","number","21","year","2000","published_date","2000-08-04","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"d109dd82-2088-4820-8eed-a31bab114acd","Hubungan Ketenagakerjaan","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Serikat Pekerja/Serikat Buruh","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

serikat-pekerja-buruh
2000
Undang-undang (UU) NO. 21, LN. 2000/ No. 131, TLN NO. 3989, LL SETNEG : 15 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Serikat Pekerja/Serikat Buruh
ABSTRAK:	\n \n bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran baik secara lisan maupun secara tulisan, memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, serta mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum merupakan hak setiap warga negara;\r\nbahwa dalam rangka mewujudkan kemerdekaan berserikat, pekerja/buruh berhak membentuk dan mengembangkan serikat pekerja/serikat buruh yang bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab;\r\nbahwa serikat pekerja/serikat buruh merupakan sarana untuk memperjuangkan, melindungi, dan membela kepentingan dan kesejahteraan pekerja/buruh beserta keluarganya, serta mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. \n Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 27, dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama Tahun 1999;\r\n Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1956 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 98 mengenai berlakunya Dasar-Dasar daripada Hak untuk Berorganisasi dan untuk Berunding Bersama (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1050);\r\n Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi ManusiaUndang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886).\r\n \n 1. KETENTUAN UMUM\r\n2. ASAS, SIFAT, DAN TUJUAN\r\n3. PEMBENTUKAN\r\n4. KEANGGOTAAN\r\n5. PEMBERITAHUAN DAN PENCATATAN\r\n6. HAK DAN KEWAJIBAN\r\n7. PERLINDUNGAN HAK BERORGANISASI\r\n8. KEUANGAN DAN HARTA KEKAYAAN\r\n9. PENYELESAIAN PERSELISIHAN\r\n10. PEMBUBARAN\r\n11. PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN\r\n12. SANKSI\r\n13. KETENTUAN LAIN-LAIN\r\n14. KETENTUAN PERALIHAN\r\n15. KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2000. \n - \n Ketentuan mengenai tata cara pencatatan diatur lebih lanjut dengan keputusan menteri.\r\n \n 25 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Undang-Undang ini mengatur tentang serikat pekerja/serikat buruh di Indonesia. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan kemerdekaan berserikat bagi pekerja/buruh, sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 dan konvensi ILO yang telah diratifikasi. Tujuannya adalah untuk memperjuangkan, melindungi, dan membela kepentingan serta kesejahteraan pekerja/buruh beserta keluarganya, serta mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.

\n\n

Ketentuan substansial dalam undang-undang ini meliputi:

\n\n

Definisi serikat pekerja/serikat buruh, federasi, dan konfederasi, serta pihak-pihak terkait seperti pekerja/buruh dan pengusaha.
Asas, sifat, dan tujuan serikat pekerja/serikat buruh, yang harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab.
Prosedur pembentukan serikat pekerja/serikat buruh, federasi, dan konfederasi, termasuk persyaratan jumlah anggota minimal.
Ketentuan mengenai keanggotaan, termasuk larangan menjadi anggota lebih dari satu serikat pekerja/serikat buruh di satu perusahaan.
Prosedur pemberitahuan dan pencatatan serikat pekerja/serikat buruh pada instansi pemerintah yang berwenang.
Hak dan kewajiban serikat pekerja/serikat buruh yang telah memiliki nomor bukti pencatatan, seperti membuat perjanjian kerja bersama dan mewakili pekerja/buruh dalam penyelesaian perselisihan industrial.
Perlindungan hak berorganisasi, termasuk larangan menghalang-halangi pekerja/buruh untuk membentuk atau menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.
Ketentuan mengenai keuangan dan harta kekayaan serikat pekerja/serikat buruh.
Mekanisme penyelesaian perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh.
Ketentuan mengenai pembubaran serikat pekerja/serikat buruh.

\n\n

Undang-undang ini juga mengatur tentang pengawasan dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan di bidang serikat pekerja/serikat buruh.

","transitional_provisions","1. Pada saat diundangkannya undang-undang ini serikat pekerja/serikat buruh, federasi, dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan harus memberitahukan untuk diberi nomor bukti pencatatan yang baru sesuai dengan ketentuan undang-undang ini selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung sejak mulai berlakunya undang-undang ini.\n2. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak undang-undang ini mulai berlaku, serikat pekerja/serikat buruh, federasi, dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang tidak menyesuaikan diri dengan ketentuan undang-undang ini dianggap tidak mempunyai nomor bukti pencatatan.\n3. Pemberitahuan pembentukan serikat pekerja/serikat buruh, federasi, dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah diajukan, tetapi pemberitahuan tersebut belum selesai diproses saat undang-undang ini mulai berlaku, harus diproses menurut ketentuan undang-undang ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 21 atau Pasal 31 dapat dikenakan sanksi administratif pencabutan nomor bukti pencatatan serikat pekerja/serikat buruh, federasi, dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh.\n2. Barang siapa yang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 21 YEAR 2000
CONCERNING
LABOR UNION/TRADE UNION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that the freedom of association, assembly, expressing opinions both orally and in writing, obtaining employment and a decent living for humanity, and having equal standing before the law are the rights of every citizen;
that in order to realize the freedom of association, workers/laborers have the right to form and develop free, open, independent, democratic, and responsible labor unions/trade unions;
that labor unions/trade unions are a means to fight for, protect, and defend the interests and welfare of workers/laborers and their families, as well as to realize harmonious, dynamic, and just industrial relations;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is necessary to stipulate a

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ebd1f27b-b7ee-4531-bf4c-9acadff8b391","actionData","errors"]