[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ebcf6789-7c2c-44e4-870b-0cdc1e737af9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":-5,"_90":91,"_92":93,"_94":93,"_95":96,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada Badan Pemeriksa Keuangan","short_title","Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2022","number","1","year","2022","published_date","2022-04-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","696d3673-ce70-485b-a0dd-fd8c9dfb493f","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan","short_name","Peraturan BPK","subjects",[67,70,73],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"46755570-d1c0-4683-96d5-037a783dcc28","Keterbukaan Informasi",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik",{"_6":74,"_54":75,"_56":-5},"ec1fd785-848f-461d-80e9-b2e90b16a6c7","Pers, Pos & Iklan","tags",[],"location","BPK RI","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengelolaan Informasi Publik pada Badan Pemeriksa Keuangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGELOLAAN - INFORMASI PUBLIK - BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
2022
Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan NO. 1, LN 2022 (100), TLN (6790) : 15 hlm.
Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan TENTANG Pengelolaan Informasi Publik pada Badan Pemeriksa Keuangan
ABSTRAK:	\n \n Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Pasal 7 ayat (5) UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dinyatakan bahwa hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah diserahkan kepada DPRD, DPD, dan DPRD, dinyatakan terbuka untuk umum. Dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, BPK sebagai badan publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya. Selain itu, Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan pelayanan informasi publik di lingkungan BPK sehingga perlu ditetapkan Peraturan BPK ini. \n Dasar hukum Peraturan BPK ini adalah UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2006; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; PP Nomor 61 Tahun 2010; PP Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019; dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021. \n Peraturan BPK ini mengatur mengenai pengelolaan informasi publik pada BPK agar dilaksanakan sesuai dengan asas dan tujuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai keterbukaan Informasi Publik. Informasi publik di lingkungan BPK meliputi: 1) Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; 2) Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta; 3) Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat; dan 4) Informasi Publik yang dikecualikan. Jenis informasi publik yang telah dibagi menjadi empat kategori tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 sd Pasal 13 Peraturan BPK ini. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2022. \n Peraturan BPK ini mencabut Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011. \n BPK mengumumkan dan menyampaikan Informasi Publik melalui Media Komunikasi yang terdiri atas: 1) website BPK; 2) Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK); 3) media sosial resmi BPK; 4) website e-PPID BPK; 5) aplikasi mobile resmi BPK; dan/atau 6) Media Komunikasi dan Informasi Publik lain yang dikembangkan oleh BPK. \n Penjelasan: 9 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan ini mengatur tentang pengelolaan informasi publik di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Latar belakang ditetapkannya peraturan ini adalah untuk menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan pelayanan informasi publik di lingkungan BPK, serta untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang tentang BPK. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan standar bagi BPK dalam melaksanakan pelayanan informasi publik, meningkatkan kualitas layanan informasi, menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi, dan mewujudkan tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n\n1. Pembentukan dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di tingkat pusat dan perwakilan, serta koordinasi dengan unit kerja terkait.\n2. Pengelolaan dan klasifikasi informasi publik, termasuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan.\n3. Proses pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP).\n4. Tata cara memperoleh informasi publik, termasuk persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon informasi.\n5. Media penyampaian informasi publik, seperti website BPK, PIK, media sosial resmi BPK, dan aplikasi mobile resmi BPK.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[97],{"_98":99,"_100":101,"_36":102},"text","Peraturan BPK No. 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik Pada Badan Pemeriksa Keuangan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/18/peraturan-bpk-no-3-tahun-2011","b369af64-1189-42cd-93c1-8f9119213f19","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 1 OF 2022
CONCERNING
MANAGEMENT OF PUBLIC INFORMATION
AT THE AUDIT BOARD

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that based on the provisions of Article 19 paragraph (1) of Law Number 15 of 2004 concerning the Audit of Management and Responsibility of State Finance and Article 7 paragraph (5) of Law Number 15 of 2006 concerning the Audit Board, it is stated that the audit results of the Audit Board that have been submitted to the House of Representatives, Regional Representative Council, and Regional House of Representatives, are declared open to the public;
that based on Article 7 paragraph (1) and Article 8 of Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure, the Audit Board as a public body is obliged to provide, give, and/or

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ebcf6789-7c2c-44e4-870b-0cdc1e737af9","actionData","errors"]