[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ebc5fa25-dae0-469c-b4ef-533784f2aea3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukabumi Nomor 20 Tahun 2003 tentang Perencanaan Pembangunan Partisipasif","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 20 Tahun 2003","number","20","year","2003","published_date","2003-12-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sukabumi","place_of_enactment","Pelabuhan Ratu","theme","Perencanaan Pembangunan Partisipasif","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perencanaan - pembangunan - partisipatif
2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 20, LD 2003/ No.9 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perencanaan Pembangunan Partisipasif
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam penyusunan perencanaan pembangunan diperlukan partisipati secara aktif dari masyarakat perencanaan dan penyelenggraan pembangunan merupakan tanggungjawab bersama anatara Pemerintah dan Masyarakat maka perlu ditetapkan dengan Perda. \n Dasar Hukum Peraturan Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 22 Tahun 1999; UU no. 25 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2000; PP No. 105 Tahun 2000; PP No. 20 Tahun 2001; PP No. 8 Tahun 2003; PP No. 9 Tahun 1987; Kepmendagri dan Otonomi Daerah No. 21 Tahun 2001; Kepmendagri dan Otonomi Daerah No. 22 Tahun 2001; Kepemdnagri dan Otonomi Daerah No. 23 Tahun 2001; Perda Kabv. Sukabumi No. 31 Tahun 2000; Perda Kab. Sukabumi No. 32 Tahun 2000; Perda Kab. Sukabumi No. 37 Tahun 2000; Perdsa Kab. Sukabumi No. 2001. \n Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Prinsitp Dasar, Maksud Dan Tujuan, Kedudukan Tugas Pokok Dan Fungsi, Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Partisipasif, Fasilitas Dan Pengawasan, Sanksi Dan Ketentuan Pe nutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2003. \n 10 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 20 Tahun 2003 tentang Perencanaan Pembangunan Partisipatif bertujuan untuk menciptakan pola pembangunan daerah yang berbasis pada partisipasi masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Perencanaan pembangunan partisipatif ini dimaksudkan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat, meningkatkan kualitas pengelolaan pembangunan berbasis masyarakat, menghasilkan agenda pembangunan dari, oleh, dan untuk masyarakat, menghasilkan program atau kegiatan pembangunan yang efektif dan efisien, serta menumbuhkan respon masyarakat menuju tanggung jawab bersama dalam menciptakan pemerintahan yang baik.

\n\n

Perencanaan pembangunan partisipatif memiliki prinsip dasar yang berorientasi pada pemecahan masalah sesuai dengan transparansi dan akuntabilitas, serta melibatkan seluruh unsur masyarakat seperti tokoh masyarakat, pemuda, petani, buruh, nelayan, LSM, partai politik, ormas, pengusaha, dan mahasiswa. Pelaksanaannya dilakukan pada tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten, dengan menggunakan pendekatan monologis atau dialogis dengan Pemerintah Daerah sebagai fasilitator.

\n\n

Forum perencanaan pembangunan partisipatif memiliki kedudukan sebagai forum musyawarah dalam pengelolaan pembangunan berkelanjutan yang berbasis masyarakat, transparan, dan bertanggung jawab. Forum ini juga berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam mengambil keputusan mengenai pengelolaan pembangunan. Tugas pokok forum ini adalah mendorong dan memfasilitasi setiap warga untuk menyampaikan pikiran dan arah pembangunan dari perumusan hingga evaluasi. Fungsinya meliputi pengarah program pembangunan daerah dan penyedia data sebagai sumber informasi pembangunan.

\n\n

Pelaksanaan perencanaan pembangunan partisipatif dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu musyawarah pembangunan desa/kelurahan, musyawarah pembangunan kecamatan, dan musyawarah pembangunan kabupaten. Sumber dana dapat berasal dari swadaya masyarakat, Pemerintah Daerah, dan sumber lain yang sah. Fasilitasi dilakukan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh BAPPEDA, dan pengawasan dilakukan oleh masyarakat dan lembaga pengawas fungsional.

","transitional_provisions","sanctions","1. Barang siapa dengan sengaja menghalang-halangi Perencanaan Pembangunan Partisipasif di Daerah dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\n2. Bagi PNS yang dengan sengaja menghalang-halangi Perencanaan Pembangunan Partisipasif dikenakan sanksi hukuman disiplin PNS.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

NUMBER 09
SERIES E

REGIONAL REGULATION OF SUKABUMI REGENCY
NUMBER: 20 YEAR 2003
CONCERNING
PARTICIPATORY DEVELOPMENT PLANNING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SUKABUMI

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in the preparation of development planning, active participation from the community is needed, which is one of the principles of good governance and must be developed in an effort to determine the direction and development policies in accordance with the vision and mission of Sukabumi Regency;
that the planning and implementation of development is a shared responsibility between the Government and the Community;
that based on the considerations as referred to in letters a and b above, it is necessary to stipulate it by a Regional Regulation;

In view of:

Law Number 14 of 1950 concerning Regional Government of Sukabumi Regency Within West Java

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ebc5fa25-dae0-469c-b4ef-533784f2aea3","actionData","errors"]