[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ebbbeb43-cb4a-4728-b203-2541fdd70018","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Irigasi di Kabupaten Klaten","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2003","number","9","year","2003","published_date","2003-06-05","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"360deae4-b25d-46fe-82b4-24d9ea5dfdf8","Penyediaan Air Bersih",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Klaten","place_of_enactment","Klaten","theme","Pengelolaan Irigasi di Kabupaten Klaten","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pengelolaan irigasi
2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD. 2003/No. 16 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Irigasi di Kabupaten Klaten
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka mencapai keberlanjutan sistem irigasi serta untuk mewujudkan peningkatan efektifitas, efisiensi, produktivitas dan peluang inovatif dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi, perlu dilakukan pengaturan \r\nirigasi di Kabupaten Klaten; bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan lrigasi di Kabupaten Klaten; \n Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan irigasi di Kabupaten Klaten. Hal-hal yang diatur antara lain tujuan dan fungsi pengelolaan irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, pola pengaturan air irigasi, pembangunan dan pengembangan jaringan irigasi, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, pengamanan jaringan irigasi dan sumber air, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi, inventarisasi daerah irigasi, manajemen aset irigasi, keberlanjutan sistem irigasi, pengendalian dan pengawasan, pembiayaan, ketentuan penyidikan serta ketentuan pidana bagi yang melanggar ketentuan dalam peraturan ini. Uraian lebih lanjut terdapat dalam Penjelasan atas peraturan ini. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2003. \n 16 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Irigasi di Kabupaten Klaten bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air yang menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani. Irigasi berfungsi mempertahankan dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian secara optimal.

\n\n

Ketentuan Substansial:

Kelembagaan Pengelolaan Irigasi: Bupati memiliki kewenangan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. P3A Dharma Tirta mengelola kegiatan irigasi. Bupati membentuk Komisi Irigasi untuk meningkatkan pengelolaan irigasi, terutama dalam penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi. Forum Koordinasi Daerah Irigasi dibentuk untuk koordinasi pengelolaan daerah irigasi yang berfungsi multiguna.
Penyerahan Kewenangan: Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi kepada P3A Dharma Tirta dilakukan secara demokratis dengan prinsip "Satu Sistem Irigasi-Satu Kesatuan Pengelolaan" melalui kesepakatan tertulis antara Bupati dan P3A Dharma Tirta tanpa penyerahan kepemilikan aset jaringan irigasi.
Pemberdayaan P3A Dharma Tirta: Bupati memberdayakan P3A Dharma Tirta melalui penguatan, peningkatan kemampuan, fasilitas, dan bantuan. Setiap pengguna air irigasi harus menjadi anggota P3A Dharma Tirta.
Audit Pengelolaan Irigasi: Bupati melakukan audit pengelolaan irigasi setiap tahun untuk menjamin kesesuaian pelaksanaan dengan kesepakatan. Jika P3A Dharma Tirta gagal, pengelolaan diambil alih oleh Bupati.
Pola Pengaturan Air Irigasi: Hak Guna Air Irigasi diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada P3A Dharma Tirta, perorangan, badan, dan pemakai air irigasi lainnya untuk keperluan pertanian dengan memperhatikan kepentingan usaha lainnya. Perencanaan tahunan penyediaan air irigasi disusun oleh Komisi Irigasi berdasarkan usulan P3A Dharma Tirta.
Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Irigasi: Bupati menetapkan Rencana Induk Pembangunan dan Pengembangan Irigasi Daerah. Pembangunan irigasi tersier menjadi wewenang P3A Dharma Tirta.
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi: P3A Dharma Tirta memiliki wewenang dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi di wilayah kerjanya.
Pengamanan Jaringan Irigasi dan Sumber Air: P3A Dharma Tirta bersama Bupati bertanggung jawab melakukan pengamanan jaringan irigasi.
Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi: P3A Dharma Tirta memiliki wewenang dalam rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi di wilayah kerjanya.
Inventarisasi Daerah Irigasi: Bupati bersama P3A Dharma Tirta melakukan inventarisasi daerah irigasi.
Manajemen Aset Irigasi: Perencanaan manajemen aset irigasi disusun oleh Bupati bersama P3A Dharma Tirta dan dibahas oleh Komisi Irigasi.
Keberlanjutan Sistem Irigasi: Bupati dan masyarakat mempertahankan sistem irigasi secara berlanjut dan memberdayakan P3A Dharma Tirta.
Pengendalian dan Pengawasan: Bupati melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pengelolaan irigasi.
Pembiayaan: Pembiayaan pembangunan jaringan irigasi utama menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Bupati. Pembiayaan pengelolaan irigasi dilakukan oleh P3A Dharma Tirta.

","transitional_provisions","sanctions","1. Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (2) dan (3) diancam kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,-","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF KLATEN REGENCY
NUMBER 9 OF 2003
CONCERNING
IRRIGATION MANAGEMENT IN KLATEN REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KLATEN

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to achieve the sustainability of the irrigation system and to realize increased effectiveness, efficiency, productivity and innovative opportunities in the development and management of irrigation, it is necessary to regulate irrigation in Klaten Regency;
that for the purposes referred to in letter a above, it is necessary to regulate and stipulate it by a Regional Regulation concerning Irrigation Management in Klaten Regency.

In view of:

Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Province of Central Java (State Gazette of 1950 Number 42);
Law Number 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ebbbeb43-cb4a-4728-b203-2541fdd70018","actionData","errors"]