[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ebbbcab7-0da9-443c-8285-fa6be06ca5f0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 12 Tahun 2021","number","12","year","2021","published_date","2021-12-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"59b1f729-a5d9-4d49-a2d6-f67465277b53","Kearsipan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur","place_of_enactment","Sampit","theme","Penyelenggaraan Kearsipan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2021/No.12
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Kearsipan
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka menjamin terciptanya arsip yang autentik dan terpercaya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah maupun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka arsip harus dikelola sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan guna mewujudkan cita-cita serta tujuan pembangunan Nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-\r\nUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\nUndang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;\r\nUndang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;\r\nUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;\r\nUndang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;\r\nUndang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;\r\nPeraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis;\r\nPeraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 tentsing Materi Muatan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan;\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; \n a. Ketentuan Umum;\r\nb. Kewenangan dan Tanggung Jawab;\r\nc. Penyelenggaraan Kearsipan;\r\nd. Perlindungan dan Penyelamatan Arsip;\r\ne. Peran Serta Masyarakat;\r\nf. Autentikasi;\r\ng. Pengawasan dan Pengendalian;\r\nh. Larangan;\r\ni. Ketentuan Penyidikan;\r\nj. Sanksi Administratif;\r\nk. Ketentuan Pidana;\r\nl. Ketentuan Peralihan; dan\r\nm. Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2021. \n 36 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan tidak mencabut atau mengubah peraturan lain secara eksplisit.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten Kotawaringin Timur. Latar belakangnya adalah untuk menjamin terciptanya arsip yang autentik dan terpercaya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, perumusan kebijakan, dan pengambilan keputusan.

Ketentuan substansial meliputi:

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan arsip dinamis dan statis, pengelolaan simpul jaringan dalam SIKN melalui JIKN, pemusnahan arsip, perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana, penyelamatan arsip PD yang digabung/dibubarkan, autentifikasi arsip statis, pencarian arsip statis yang hilang, dan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup.
Pengelolaan Arsip Dinamis yang meliputi penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan, serta penyusutan arsip. Pemerintah Daerah wajib membuat Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, JRA, serta Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip.
Pengelolaan Arsip Statis yang meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis.
Kearsipan berbasis teknologi komunikasi dan informasi, termasuk pengorganisasian data center arsip terpusat dan pemanfaatan JIKN.
Sumber Daya Manusia Kearsipan yang terdiri atas Arsiparis, pejabat struktural di bidang kearsipan, dan pengelola arsip non Arsiparis.
Pengembangan organisasi kearsipan daerah, dimana setiap PD, BUMD, Lembaga Pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah wajib memiliki Unit Kearsipan II sebagai pengelolaan arsip dinamis dan Lembaga Kearsipan Daerah wajib memiliki Unit Kearsipan I sebagai pengelolaan arsip statis.
Pengembangan kerjasama dengan berbagai lembaga dan instansi.
Pengaturan sarana dan prasarana kearsipan.
Pendanaan yang bersumber dari APBD dan/atau bantuan lainnya.
Pembinaan kearsipan terhadap PD, BUMD, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan.
Pelayanan kearsipan terhadap instansi swasta dan perseorangan.
Perlindungan dan penyelamatan arsip.
Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kearsipan.
Autentikasi arsip statis.
Pengawasan dan pengendalian kearsipan.

Hak dan kewajiban subjek hukum mencakup kewajiban untuk menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, membuat program arsip vital, menyediakan arsip dinamis bagi pengguna yang berhak, menjaga keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip, serta menyerahkan arsip statis kepada LKD.

","transitional_provisions","1. Dalam hal pimpinan unit kearsipan belum memiliki kompetensi dibidang kearsipan, tetap melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pimpinan unit kearsipan dan wajib mengikuti pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n2. Dalam hal unit kearsipan dan unit pengolah belum memiliki arsiparis, untuk sementara tugas, fungsi, dan tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan kearsipan dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh pimpinan pencipta arsip dan selanjutnya wajib mencukupi kebutuhan akan arsiparis di unit kearsipan dan unit pengolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 10 ayat (4), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (2), ayat (4), ayat (6), Pasal 14 ayat (2), Pasal 17 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), Pasal 23 ayat (3), Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 55 dikenakan sanksi administratif.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 10 ayat (5), Pasal 13 ayat (2), Pasal 13 ayat (4), Pasal 13 ayat (6), Pasal 14 Ayat (2), Pasal 19 ayat (2), Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 45 dapat dipidana penjara atau pidana denda.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF EAST KOTAWARINGIN
CENTRAL KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF EAST KOTAWARINGIN REGENCY
NUMBER 12 OF 2021
CONCERNING
ARCHIVAL MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF EAST KOTAWARINGIN,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to ensure the creation of authentic and reliable archives in the implementation of the Regional Government and social, national and state life, the archives must be managed in accordance with archival principles, rules and standards in order to realize the ideals and objectives of National development as mandated in the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that in order to face the challenges of globalization and support the realization of good and clean governance and improve the quality of public service for the community, the Regional Government is responsible for organizing archives in a comprehensive and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ebbbcab7-0da9-443c-8285-fa6be06ca5f0","actionData","errors"]