[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","eba78da9-7247-4d5a-985e-a15f73efd6d5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Grobogan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan No. 19 Tahun 2016","number","19","year","2016","published_date","2016-12-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Grobogan","place_of_enactment","Purwodadi","theme","Tanggung Jawab Sosial Perusahaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perusahaan - tanggung jawab sosial perusahaan
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 19, LD.2016/No.19
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
ABSTRAK:	\n \n bahwa upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup merupakan bagian dari tujuan penyelenggaraan\r\nPemerintahan Daerah Kabupaten Grobogan, dan dapat terlaksana dengan baik dan efektif apabila terjalin hubungan sinergis dan berkelanjutan antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat. Serta diperlukan peraturan bagi dunia usaha yang mendasarkan pada prinsip-prinsip etika bisnis untuk menerapkan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan di Kabupaten Grobogan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; \n Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012; \n 1. klasifikasi perusahaan program TSP\r\n2. pelaksanaan\r\n3. program TSP\r\n4. forum TSP\r\n5. pengawsan, evaluasi dan pelaporan\r\n6. penghargaan\r\n7. penyelesaian sengketa \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 23 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) di Kabupaten Grobogan. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup melalui hubungan sinergis antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat, berdasarkan prinsip etika bisnis.

Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, mengarahkan Perusahaan dan Pemangku Kepentingan dalam memenuhi standar internasional, mewujudkan batasan yang jelas tentang TSP, memastikan penyelenggaraan TSP yang berdaya guna, melindungi pelaku usaha dari pungutan liar, meminimalisir dampak negatif Perusahaan, dan memprogramkan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan TSP.

Penyelenggaraan TSP berdasarkan asas kepastian hukum, kepentingan umum, kebersamaan, partisipatif dan aspiratif, keterbukaan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Ruang lingkup TSP meliputi bantuan pembiayaan program kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan lingkungan hidup, dan insentif pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan.

Setiap Perusahaan dengan ukuran usaha, skala dampak lingkungan, cakupan Pemangku Kepentingan, dan kinerja keuangan tertentu wajib menganggarkan dana untuk program TSP. Biaya TSP dapat dialokasikan dari keuntungan bersih setelah pajak atau pos biaya lain yang ditentukan Perusahaan. Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang tidak memiliki Perusahaan dapat mengajukan usulan program TSP kepada Perusahaan di luar wilayahnya atau Forum TSP.

Pelaksana TSP adalah Perusahaan yang berkedudukan di Daerah, baik milik swasta maupun negara. Perusahaan dapat melaksanakan TSP secara mandiri atau melalui Forum TSP, dan wajib melaporkan pelaksanaannya kepada Forum TSP. Perusahaan wajib menyusun, menata, merancang, dan melaksanakan kegiatan TSP sesuai dengan prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha, serta menumbuhkan jejaring kerjasama dan kemitraan.

Program TSP meliputi bina lingkungan dan sosial, kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi, dan/atau program langsung pada masyarakat. Forum TSP dibentuk untuk koordinasi, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi TSP, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

","transitional_provisions","sanctions","1. Perusahaan yang tidak menyampaikan rencana, pelaksanaan dan laporan evaluasi TSP dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.\n2. Sanksi administratif diberikan oleh Bupati.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF GROBOGAN
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF GROBOGAN REGENCY
NUMBER 19 OF 2016
CONCERNING
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF GROBOGAN,

Considering:

that efforts to realize the welfare and prosperity of the community and the preservation of the environment are part of the objectives of the implementation of the Grobogan Regency Regional Government;
that the efforts as referred to in letter a can be carried out well and effectively if there is a synergistic and sustainable relationship between the Regional Government, business actors and the community;
that regulations are needed for the business world that are based on the principles of business ethics to implement the obligation of corporate social and environmental responsibility in Grobogan Regency;
that based on the considerations as referred to in letter a, letter b, and letter c, it is necessary to stipulate a

","pdf_url","/proxy/pdf?id=eba78da9-7247-4d5a-985e-a15f73efd6d5","actionData","errors"]