[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","eb97f0fa-dc6a-4a3f-be9b-441418fee51c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG DESA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2018","number","2","year","2018","published_date","2018-02-13","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Subang","place_of_enactment","Subang","theme","PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG DESA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD 2018/2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG DESA
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2018. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2015 Nomor 12).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa. Perubahan tersebut mencakup definisi istilah, kedudukan desa, perubahan status desa, pemilihan kepala desa, persyaratan calon kepala desa, keanggotaan BPD, musyawarah desa, keuangan desa, perencanaan pembangunan desa, pembangunan kawasan perdesaan, tenaga pendamping profesional, BUM Desa, dan lembaga kemasyarakatan.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, serta untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

Ketentuan Substansial:

Definisi Istilah: Perubahan pada definisi beberapa istilah seperti Desa, Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa, BPD, Musyawarah Desa, Peraturan Desa, Keuangan Desa, APB Desa, Dana Desa, ADD, Aset Desa, Barang Milik Desa, Pembangunan Desa, RPJM Desa, RKP Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan BUM Desa.
Kedudukan Desa: Desa berkedudukan di wilayah Daerah Kabupaten.
Perubahan Status Desa: Mengatur perubahan status Desa menjadi kelurahan, kelurahan menjadi Desa, Desa adat menjadi Desa, dan Desa menjadi Desa Adat, serta persyaratan dan mekanisme perubahan status desa adat menjadi desa.
Pemilihan Kepala Desa: Mengatur pemilihan kepala desa secara serentak atau bergelombang, pembentukan panitia pemilihan, dan persyaratan calon kepala desa.
Keanggotaan BPD: Mengatur pengisian keanggotaan BPD berdasarkan keterwakilan wilayah dan perempuan, serta pemberhentian anggota BPD.
Musyawarah Desa: Mengatur penyelenggaraan musyawarah desa dan unsur masyarakat yang terlibat.
Keuangan Desa: Mengatur pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan dan penerimaan lain yang sah.
Perencanaan Pembangunan Desa: Mengatur penyusunan perencanaan pembangunan Desa berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa.
Pembangunan Kawasan Perdesaan: Mengatur pembangunan kawasan perdesaan dan penetapan lokasi oleh bupati.
Tenaga Pendamping Profesional: Mengatur tenaga pendamping profesional yang bertugas mendampingi Desa.
BUM Desa: Mengatur modal awal BUM Desa yang bersumber dari APB Desa, serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa.
Lembaga Kemasyarakatan: Mengatur pemilihan pengurus Lembaga Kemasyarakatan.

","transitional_provisions","1. Masa jabatan Kepala Desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.\n2. Anggota BPD yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa keanggotaannya.\n3. Tahapan Pemilihan Kepala Desa yang sudah dilaksanakan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

Regent of Subang
WEST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SUBANG REGENCY
NUMBER 2 YEAR 2018
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF SUBANG REGENCY NUMBER 4
YEAR 2015 REGARDING VILLAGES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SUBANG,

\n\n \n \n

Considering:

that Villages have the right of origin and traditional rights in regulating and managing the interests of the local community and play a role in realizing the ideals of independence based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia so it is necessary to make arrangements to optimize the implementation of Village Government, the implementation of Village development, Village community development, and Village community empowerment;
that in order to increase the efficiency and effectiveness of Village governance, it needs to be improved by paying more attention to aspects of relations between government structures, the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=eb97f0fa-dc6a-4a3f-be9b-441418fee51c","actionData","errors"]