[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","eb945670-032a-4085-9b01-775df58e3924","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kompetensi Sumber Daya Manusia Angkutan Barang Berbahaya di Jalan","short_title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2021","number","77","year","2021","published_date","2021-09-07","effective_date","2021-09-22","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5e75b48c-9b41-41d0-9e99-54e358ec6d19","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Perhubungan","short_name","Permenhub","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"d67c4605-d5de-4825-91ac-8b25d478786c","Transportasi Darat, Laut & Udara","tags",[],"location","Kementerian Perhubungan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Kompetensi Sumber Daya Manusia Angkutan Barang Berbahaya di Jalan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2021
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 77, BN 2021 (1068): 26 hlm; peraturan.go.id
Peraturan Menteri Perhubungan TENTANG Kompetensi Sumber Daya Manusia Angkutan Barang Berbahaya di Jalan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2021. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. (-)\n\nPeraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat untuk menjamin keselamatan pengangkutan barang berbahaya di jalan dengan menetapkan pedoman pemberian kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan kepada sumber daya manusia yang terlibat. Hal ini didasarkan pada kebutuhan untuk memastikan bahwa pengangkutan barang berbahaya dilakukan oleh individu yang memiliki kompetensi sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur pembagian kewenangan antara awak, pengawas, dan inspektur angkutan barang berbahaya. Kompetensi yang harus dimiliki meliputi pengetahuan tentang risiko, klasifikasi, dan prosedur darurat terkait barang berbahaya. Perusahaan angkutan umum dan badan usaha yang menyelenggarakan angkutan barang berbahaya bertanggung jawab untuk memastikan bahwa personel mereka memenuhi persyaratan kompetensi yang ditetapkan. Pendidikan dan pelatihan, serta uji kompetensi, menjadi syarat utama untuk mendapatkan sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi yang berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, sumber daya manusia Angkutan Barang Berbahaya yang telah memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku dan harus mengikuti uji Kompetensi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.","sanctions","1. Pemegang Sertifikat Kompetensi dan Tanda Kualifikasi yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 21 dikenai sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan, atau pencabutan Sertifikat Kompetensi dan Tanda Kualifikasi.\n3. Pencabutan dapat dilakukan tanpa tahapan peringatan tertulis dan/atau pembekuan dalam kondisi tertentu.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA
No.1068, 2021
MOC. HR Competency. Road Transportation of Dangerous Goods.

REGULATION OF THE MINISTER OF TRANSPORTATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER PM 77 OF 2021
CONCERNING
COMPETENCY OF HUMAN RESOURCES FOR TRANSPORTATION OF DANGEROUS GOODS BY ROAD

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF TRANSPORTATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that based on the Regulation of the Minister of Transportation Number PM 60 of 2019 concerning the Implementation of Freight Transport with Motorized Vehicles on the Road, it has been regulated that the transportation of dangerous goods must use special facilities and be carried out by human resources who have competence in accordance with the nature and form of the dangerous goods being transported;
that to ensure the safety of transporting dangerous goods on the road, guidelines are needed in granting competency through education

","pdf_url","/proxy/pdf?id=eb945670-032a-4085-9b01-775df58e3924","actionData","errors"]