[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","eb90ee46-8a80-4974-a84d-baad21269339","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2020","number","5","year","2020","published_date","2020-09-25","effective_date","2020-09-28","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"348a82ff-1946-4e88-b6e1-ef654c37edae","Badan Usaha Milik Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat","place_of_enactment","Pangkalan Bun","theme","Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

BUMD
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2020/5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah agar mampu memberikan kontribusi dalam \r\nperekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan pada masyarakat, perlu diatur pengelolaan Badan Usaha Milik \r\nDaerah; \r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang \r\nPengelolaan Badan Usaha Milik Daerah; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah \r\nbeberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas \r\nUndang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan. Daerah (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322); \r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 \r\nTentang Pedoman Pemberian Subsidi dan Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara \r\nSistem Penyediaan Air Minum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399); \r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik \r\nPemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota \r\nDewan Pen gawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2018 Nomor 700);\r\n Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerj a dan Anggaran, \r\nKerj a Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 \r\nNomor 155); \r\n Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat \r\nDaerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 \r\nNomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan \r\nDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah \r\nKabupaten Kotawaringin Barat Nomor 88) \n Pengelolaan BUMD yang terdiri atas:\r\na. kebijakan; \r\nb. tata cara penyertaan modal; \r\nc. organ dan kepegawaian; \r\nd. tata cara evaluasi; \r\ne. tata kelola perusahaan yang balk; \r\nf. perencanaan, pelaporan, pembinaan dan pengawasan; \r\ng. kerjasama; \r\nh. penggunaan laba; \r\ni. penugasan Pemerintah Daerah; \r\nj. pinjaman; \r\nk. satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya; \r\n1. penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi dan privatisasi; \r\nm. perubahan bentuk hukum; \r\nn. kepailitan; \r\no. penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2020. \n 50 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Kotawaringin Barat. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan kinerja BUMD agar dapat berkontribusi lebih baik pada perekonomian daerah dan pelayanan masyarakat. Tujuannya adalah mengoptimalkan nilai BUMD, mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kontribusi PAD, mendorong investasi daerah dan pengembangan UMKM, serta mendorong pengelolaan BUMD secara profesional dan mandiri.

Kebijakan ini mencakup beberapa ketentuan substansial. Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah memiliki kewenangan dalam penyertaan modal, subsidi, penugasan, penggunaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada BUMD. Kewenangan ini dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah. Setiap BUMD harus memiliki fokus bisnis yang jelas sesuai potensi sumber daya dan potensi daerah, yang ditetapkan dalam anggaran dasar dan diimplementasikan dalam Rencana Bisnis BUMD. Sumber modal BUMD dapat berasal dari penyertaan modal daerah, pinjaman, hibah, dan sumber modal lainnya seperti kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham.

Peraturan ini juga mengatur tentang organ BUMD (KPM/RUPS, Dewan Pengawas/Komisaris, dan Direksi) serta persyaratan dan proses pengangkatan/pemberhentian anggota organ tersebut. BUMD wajib menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance). Perencanaan BUMD meliputi penyusunan Rencana Bisnis dan Rencana Kerja dan Anggaran. Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD. BUMD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain. Penggunaan laba BUMD diatur, termasuk untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada BUMD. BUMD dapat melakukan pinjaman. Peraturan ini juga mengatur tentang Satuan Pengawas Intern, Komite Audit, penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi, privatisasi, perubahan bentuk hukum, kepailitan, serta penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD.

","transitional_provisions","1. Produk Hukum Daerah yang mengatur BUMD dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.\n2. Periodesasi jabatan Dewan Pengawas, Komisaris dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.\n3. Perusahaan Daerah yang telah didirikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah wajib menyesuaikan bentuk hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran ketentuan Pasal 30 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Komisaris.\n2. Pelanggaran ketentuan Pasal 31 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Komisaris.\n3. Pelanggaran ketentuan Pasal 49 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.\n4. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 104 ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF WEST KOTAWARINGIN
CENTRAL KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF WEST KOTAWARINGIN REGENCY
NUMBER 5 OF 2020
CONCERNING
MANAGEMENT OF REGIONAL-OWNED ENTERPRISES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WEST KOTAWARINGIN,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to improve the performance of Regional-Owned Enterprises so that they are able to contribute to the regional economy and improve services to the community, it is necessary to regulate the management of Regional-Owned Enterprises;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Management of Regional-Owned Enterprises;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 27 of 1959 concerning the Stipulation of Emergency Law Number 3 of 1953 (State

","pdf_url","/proxy/pdf?id=eb90ee46-8a80-4974-a84d-baad21269339","actionData","errors"]