Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2022

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kota Subulussalam Provinsi Aceh. 2. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh.

Peraturan Menteri ini membentuk Kantor Pertanahan di Kabupaten Bener Meriah dan Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, dengan wilayah kerja sesuai dengan batas wilayah masing-masing kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam undang-undang pembentukannya. Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Kantor Pertanahan akan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan. Kantor Pertanahan yang dibentuk harus mulai menjalankan tugas dan fungsinya paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini berlaku. Jika dalam jangka waktu tersebut Kantor Pertanahan belum dapat beroperasi, tugas dan fungsi akan dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh.

1. Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mulai menjalankan tugas dan fungsi paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku. 2. Dalam hal Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum menjalankan tugas dan fungsi, pelaksanaan tugas dan fungsi dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh.

(-)