[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","eb7fa344-8037-4a19-9bb1-caa7047e98da","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun 2017 tentang IZIN USAHA PETERNAKAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun 2017","number","2","year","2017","published_date","2017-05-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Malinau","place_of_enactment","Malinau Kota","theme","IZIN USAHA PETERNAKAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

IZIN USAHA PETERNAKan
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD 2017/NO. 2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG IZIN USAHA PETERNAKAN
ABSTRAK:	\n \n dalam rangka pengawasan dan pengendalian usaha peternakan, perlu diselenggarakan izin usaha peternakan dengan tertib dan teratur; Peraturan Bupati Kabupaten Malinau Nomor 12 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Budidaya Peternakan tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan usaha di Bidang peternakan, sehingga perlu dilakukan penggantian maka dipandang perlu mengatur Izin Usaha Peternakan dengan Peraturan Daerah. \n Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pidana; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung; Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malinau Tahun 2012–2032 \n Peraturan ini mengenai berbagai aspek terkait penyelenggaraan usaha peternakan di daerah Kabupaten Malinau; Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan usaha peternakan, serta menjamin keamanan dan kualitas produk hewan bagi konsumen. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2017. \n 27 Halaman (25 halaman isi peraturan dan 2 halaman penjelasan) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Bupati Kabupaten Malinau Nomor 12 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Budidaya Peternakan.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang izin usaha peternakan di Kabupaten Malinau. Tujuannya adalah untuk memberikan pedoman pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan kepastian hukum dalam penerbitan izin usaha peternakan. Izin ini bertujuan mempermudah pembinaan, pengendalian, dan pengawasan usaha peternakan, memberikan dasar hukum untuk izin peternakan, memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup, dan meningkatkan pengendalian usaha yang berdampak negatif pada lingkungan hidup.\n\nObjek perizinan adalah setiap pelayanan pemberian izin kegiatan usaha peternakan kepada orang pribadi atau badan. Subjek perizinan adalah setiap orang atau badan yang menggunakan izin usaha peternakan.\n\nJenis usaha peternakan yang diatur meliputi usaha budidaya peternakan (peternakan rakyat, peternakan kecil, perusahaan peternakan), pengusahaan sarang burung walet, usaha pemotongan hewan/unggas, usaha pemasukan/pengeluaran ternak/hewan, usaha pemasukan/pengeluaran produk asal ternak/hewan, usaha penyedia sarana produksi peternakan (Poultry Shop), usaha obat hewan, dan usaha peternakan lainnya.\n\nPeraturan ini juga mengatur jenis izin dan klasifikasi usaha peternakan, persyaratan perizinan, pengusahaan sarang burung walet, bentuk izin usaha peternakan (termasuk izin prinsip), tata cara pemberian izin, perluasan dan pemindahan izin usaha, serta masa berlaku izin. Pemegang izin memiliki hak untuk melakukan kegiatan usaha sesuai izin, mendapatkan pembinaan, dan memanfaatkan sumber daya setempat. Mereka juga berkewajiban memberikan tanda bukti kepemilikan izin, memelihara hewan dengan baik, berperan serta dalam pembangunan, dan membuat laporan berkala.","transitional_provisions","1. Dengan berlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Budidaya Peternakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.\n2. Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini maka izin yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan peraturan ini.\n3. Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka bangunan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang sudah ada wajib mengajukan permohonan izin dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini dan tidak dilakukan perluasan lagi ataupun diperbaiki sampai bangunan tersebut tidak berfungsi lagi sebagai bangunan budidaya sarang burung walet.\n4. Jumlah ternak yang jumlahnya di bawah Tanda Daftar Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan wajib mematuhi ketentuan Pasal 30 ayat (3) terkecuali untuk ternak burung wallet.\n5. Dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini semua usaha peternakan baik perorangan maupun badan diwajibkan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 9 dan Pasal 25, dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MALINAU REGENT
PROVINCE OF NORTH KALIMANTAN
MALINAU REGENCY REGIONAL REGULATION
NUMBER 2 OF 2017
ABOUT
LIVESTOCK FARMING BUSINESS LICENSE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MALINAU REGENT,

Considering:

that in order to supervise and control livestock farming business, it is necessary to organize livestock farming business licenses in an orderly and regular manner;
that the Malinau Regent Regulation Number 12 of 2010 concerning Livestock Farming Cultivation Business License is no longer in accordance with the developments and needs of businesses in the livestock farming sector, so it needs to be replaced;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is deemed necessary to regulate Livestock Farming Business Licenses with a Regional Regulation.

In view of:

Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (State Gazette of 1981 Number 76, Supplement to the State Gazette Number 3207);
Law Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=eb7fa344-8037-4a19-9bb1-caa7047e98da","actionData","errors"]